Surabaya, IDN Times - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowner's Association (DPP INSA) mendesak pemerintah segera melakukan analisis menyeluruh sekaligus merealisasikan kebijakan yang dapat meringankan beban biaya operasional perusahaan angkutan pelayaran nasional. Kenaikan biaya yang terus terjadi dinilai mengancam keberlanjutan usaha pelayaran swasta serta berdampak pada konektivitas antarpulau.
Wakil Ketua Bidang Roro & Car DPP INSA, Rakhmatika Ardianto, mengatakan angkutan laut memiliki peran vital bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain mengangkut logistik dan penumpang, kapal laut juga berfungsi sebagai infrastruktur penghubung wilayah yang strategis bagi perekonomian nasional.
“Sebagai perbandingan, infrastruktur darat seperti jalan raya dan jembatan dibangun serta dipelihara dengan pembiayaan negara. Sementara kapal beserta seluruh biaya investasi dan operasionalnya harus ditanggung sendiri oleh perusahaan pelayaran,” ujar Rakhmatika di Surabaya, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut relatif tidak terlalu dirasakan oleh perusahaan pelayaran BUMN yang memperoleh dukungan melalui skema subsidi Public Service Obligation (PSO) maupun Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun bagi pelayaran swasta, lonjakan biaya operasional berdampak langsung terhadap kemampuan pelayanan dan keberlanjutan usaha.
Ia menambahkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memperberat beban industri pelayaran. Banyak komponen biaya, khususnya pada kapal RoRo penumpang, berkaitan dengan transaksi valuta asing, mulai dari pengadaan suku cadang, perawatan, hingga kebutuhan teknis lainnya.
Tak hanya faktor kurs, persoalan kepelabuhanan juga dinilai belum sepenuhnya mendukung kelancaran operasional. Pendangkalan alur dan kolam pelabuhan di sejumlah daerah menghambat keluar-masuk kapal, meningkatkan risiko kecelakaan, bahkan menyebabkan kerusakan pada bagian kapal di bawah garis air.
“Akibatnya biaya perbaikan dan perawatan meningkat signifikan. Keterbatasan tempat sandar juga membuat kapal harus mengantre, berdampak pada biaya operasi, ketepatan jadwal, dan kualitas layanan kepada pengguna jasa,” jelasnya.
Rakhmatika juga menyoroti meningkatnya beban biaya kepengawakan serta pemenuhan standar kesempurnaan kapal, termasuk tingginya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus ditanggung perusahaan pelayaran. Dalam praktiknya, beban PNBP sektor angkutan laut dirasakan lebih tinggi dibandingkan moda transportasi lain.
Padahal, berdasarkan data distribusi logistik nasional, sekitar 80 persen pergerakan barang diangkut melalui jalur darat, sementara angkutan laut sekitar 12 persen, dan sisanya melalui udara serta kereta api.
“Muncul pertanyaan, mengapa target PNBP angkutan laut justru lebih tinggi dibandingkan moda yang mengangkut porsi logistik terbesar, yakni angkutan darat?” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, DPP INSA meminta pemerintah segera merealisasikan sejumlah langkah konkret. Di antaranya penurunan PNBP, penyesuaian biaya kepelabuhanan, pemberian insentif energi atau bahan bakar, dukungan penurunan bunga perbankan, serta penyederhanaan regulasi agar tidak tumpang tindih dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
“Kami berharap pemerintah merespons secara cepat dan konkret. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, pelayaran swasta dikhawatirkan mengalami penurunan kemampuan operasional,” tegas Rakhmatika.
Ia mengingatkan, dampak terburuk dari tingginya beban biaya adalah menurunnya kualitas pelayanan hingga risiko terhadap aspek keselamatan. Bahkan, dalam skenario ekstrem, keberlangsungan usaha pelayaran swasta bisa terhenti.
“Jika itu terjadi, konektivitas antarpulau akan terganggu dan roda perekonomian nasional bisa terdampak luas,” pungkasnya.