Surabaya, IDN Times - Pencurian coklat di minimarket yang viral di media sosial (medsos) menimbulkan polemik hukum. Pelaku pencurian justru melaporkan pegawai minimarket yang merekam aksinya dengan alasan mencemarkan nama baik memakai Undang-undang (UU) ITE. Sementara pihak minimarket melaporkan balik pidana pencuriannya meski coklat sudah dibayar.
Lantas bagaimana menurut ahli hukum?
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Brahma Astagiri memberikan edukasi tentang konsep restorative justice dalam kasus pencurian dan konsep citizen journalist agar tidak tersandung UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik. Menurutnya, kasus pencurian tu telah memenuhi delik pidana sehingga telah memenuhi syarat untuk dipidana.
"Ketika dia mengembalikan barangnya setelah ketahuan atau dia membayar barangnya, sebenarnya secara teori itu ndak selesai. Tetap dianggap perbuatan pidana dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana," ujarnya, Minggu (21/8/2022).
Akan tetapi, lebih lanjut Brahma menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, restorative justice atau pemenuhan rasa keadilan yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat setempat serta penyelidik atau penyidik sebagai mediator dapat dilakukan dalam kasus pencurian. Tetapi dengan syarat harus memenuhi prosedur materiil dan formilnya.
Beberapa syarat dalam prosedur materiil antara lain yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, serta ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan melepaskan hak untuk menuntut hukum.
Sedangkan syarat dalam prosedur formil yaitu harus ada surat permohonan perdamaian, surat pernyataan perdamaian, dan penyelesaian perselisihan dari kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor serta diketahui oleh penyelidik dan penyidik.
Selanjutnya, Brahma juga memaparkan tentang kasus pencemaran nama baik yang melibatkan pelaku pencurianbdan pegawai minimarket. Menurutnya, dalam hal digital di ruang publik ada dua macam hak yaitu the action of taking a pictures dan the action of using a pictures.
"Perbuatan mengambil gambar di tempat publik, boleh. Akan tetapi, selama tidak mengganggu orang," terang Brahma.
Sehingga, jika ada seseorang yang mengambil gambar di ruang publik tetapi perilaku tersebut mengganggu orang lain, maka dapat dikenakan pasal yang berkaitan dengan perilaku mengganggu tersebut, bukan perilaku mengambil gambar.
"Yang kedua, using a pictures. Tidak berarti, everything freely yang kamu take dari public area itu boleh kamu gunakan atau boleh kamu upload. Pertanyaannya, kamu punya hak upload nggak terhadap wajah-wajah orang itu?” jelas Brahma.
Sehingga, berkaitan dengan hal ini tindakan using a picture oleh pegawai tersebut tetap tidak diperbolehkan di mata hukum. Jika ada yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut, pegawai itu dapat digugat secara perdata maupun laporan secara pidana.
Terakhir, Brahma menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa gadget yang kita miliki ini sudah jadi perangkat yang sensitif dengan efek hukum lainnya. Sehingga konsep citizen journalist harus lebih digaungkan agar tidak tersandung UU ITE.
“Bahkan kalau itu terjadi pembunuhan di situ, itu sensitif misalnya kita ngomong ekstrem, kita shooting di situ, kita berhak men-shooting karena apa, itu public area. Akan tetapi, kita tidak punya hak untuk meng-upload-nya. Bahkan kita punya kewajiban melaporkan ke kepolisian," pungkas dia.