Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melakukan efisiensi anggaran secara ketat setelah terjadi pengurangan Dana Transfer Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,8 triliun. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah, terutama bagi kabupaten dan kota dengan pendapatan rendah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, mengatakan bahwa meski terjadi pengurangan cukup besar, Pemprov tetap berkomitmen menjaga stabilitas keuangan dan keberlangsungan pelayanan publik.
"Kita akan melakukan efisiensi yang sangat-sangat ketat dalam setiap kegiatan," tegas Adhy.
Adhy menjelaskan, penurunan TKD memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran senilai Rp2,1 triliun. Dalam kondisi terbatas tersebut, prioritas utama Pemprov Jatim tetap diarahkan pada pembayaran gaji pegawai, biaya rutin, dan belanja wajib sektor pendidikan serta kesehatan.
"Mandatory spending pendidikan masih di atas 30 persen karena DAK pendidikan masih ada, meski sedikit berkurang. Kesehatan juga tetap di atas 10 persen, jadi di Jatim tidak ada masalah," jelasnya.
Namun, Adhy menyoroti tantangan berat yang dihadapi oleh 34 kabupaten/kota dengan kemampuan fiskal rendah. Banyak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Rp250 miliar hingga Rp500 miliar, tetapi harus menanggung belanja gaji hingga Rp1 triliun.
"Ini jelas berdampak besar. Kabupaten dan kota dengan fiskal cukup seperti Surabaya masih aman, sementara yang menengah adalah Malang, Kota Malang, Gresik, dan Sidoarjo. Sisanya sangat berat untuk mengalokasikan program," ungkapnya.
Dengan kondisi fiskal tersebut, Adhy menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan anggaran serta upaya peningkatan PAD agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan.
"Situasi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam mengelola anggaran dan meningkatkan pendapatan asli daerah agar bisa memenuhi kebutuhan belanja wajib dan pelayanan publik," pungkasnya.