Surabaya, IDN Times - Program transportasi andalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bus Trans Jatim, terancam tidak bisa beroperasi penuh sepanjang tahun 2026. Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, mengungkapkan bahwa kebutuhan total untuk operasional subsidi Trans Jatim selama setahun penuh mencapai Rp260 miliar, sementara pagu anggaran yang tersedia baru Rp160 miliar.
Artinya, terdapat kekurangan sekitar Rp100 miliar yang berpotensi membuat layanan Bus Trans Jatim hanya mampu berjalan hingga Juni atau Juli 2026.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, memastikan pemerintah provinsi akan berupaya menutupi kekurangan anggaran tersebut, terutama karena program ini merupakan salah satu layanan publik prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat.
"Itu program prioritas gubernur dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat, pasti akan kami penuhi,” ujar Adhy, Senin (27/10/2025).
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Nyono, juga telah menyampaikan permohonan langsung kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, agar tidak ada pengurangan anggaran operasional Bus Trans Jatim.
Nyono menilai, jika anggaran subsidi dikurangi, dampaknya akan sangat besar terhadap masyarakat pengguna transportasi publik. Bus Trans Jatim saat ini melayani sekitar 20 ribu penumpang per hari, dan telah menjadi moda transportasi andalan masyarakat lintas kota di wilayah Gerbangkertasusila.
"Kalau dikurangi, efeknya luar biasa bagi pengguna Bus Trans Jatim. Kami sudah lapor ke Ibu Gubernur agar minimal operasional tetap berjalan sampai akhir 2026,” kata Nyono.
Hingga kini, Pemprov Jatim terus berupaya mencari solusi, termasuk kemungkinan tambahan anggaran pada Perubahan APBD 2026 (PAK) agar subsidi dapat mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.