Pemkot Surabaya Keluarkan SE Larang Peredaran Daging Anjing

SE itu juga mengatur tentang larangan konsumsi hewan peliharaan yang bukan merupakan produk makanan. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing untuk menjamin ketentraman batin masyarakat mendapatkan pangan asal hewan yang aman dan sehat.

Dalam SE itu juga melarang kegiatan penjualan atau pemotongan daging, baik mentah atau olahan yang berasal dari anjing untuk tujuan konsumsi, mengedarkan/memperdagangkan dan mendistribusikan daging anjing untuk dikonsumsi, menyelenggarakan pemotongan hewan tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan hewan, higiene sanitasi dan kriteria hewan potong.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, SE tersebut sudah dijalankan sejak satu minggu yang lalu. SE tersebut dikeluarkan untuk menindak lanjuti SE dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Suda sejak minggu lalu. Gak ono potong anjing, potong hewan (ternak) seng ono (tidak ada potong anjing, adanya potong hewan ternak)," ujar Eri saat ditemui di Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran Surabaya, Sabtu (13/8/2022).

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan anjing bukan merupakan hewan ternak sehingga dagingnya bukan untuk dikonsumsi. Untuk itu, melalui SE tersebut, pengawasan terhadap peradaran daging anjing akan semakin ketat.

Ia menuturkan, SE tersebut lebih kepada menjamin keamanan bahan pangan dan kesejahteraan hewan. Sebab, rumah pemotongan hewan telah memiliki standart dan aturan khusus agar daging yang dihasilkan layak dikonsumsi.

"Sesuai dengan ketentuan yang ada proses pemotongannya, menggunakan ketentuan kesejehteraan hewan. Jadi tidak boleh disakiti, tetap ada perikehewanan tentunya sesuai syariat agama," ujar Antik dihubungi IDN Times, Sabtu (13/8/2022).

Sementara di rumah jagal anjing sendiri daging yang dihasilkan bukan merupakan daging dari hewan ternak dan proses penyembelihannya juga tidak mengedepankan perikehewanan.

Antiek menyebut dengan adanya SE tersebut, seluruh perangkat daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta untuk ikut mengawasi peredaran daging anjing.