Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota Surabaya tengah menyiapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk fasilitas kereta cepat Jakarta-Surabaya. Kereta cepat Jakarta-Surabaya ini masih dalam tahap perencanaan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, kereta cepat Jakarta-Surabaya akan menjadi pilihan transportasi masyarakat. Sehingga diharapkan dapat mempercepat perkembang ekonomi di wilayahnya.
"Selain ada penerbangan, ada juga kereta cepat. Itu mempercepat perkembangan ekonomi yang ada di Kota Surabaya," ujar Eri, Selasa (29/7/2025).
Sebagai kota metropolitan, Surabaya memerlukan transportasi yang bisa menunjang pergerakan ekonomi. Terlebih, banyak pebisnis yang melakukan kegiatan ekonomi di Kota Pahlawan.
"Dengan pilihan kereta cepat itu akan mempercepat bisnis, orang banyak pilihan, semoga itu bisa terealisasi," terang Eri.
Saat ini, untuk menunjang rencana proyek pemerintah pusat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah membahas RTRW untuk mendukung kereta cepat Jakarta- Surabaya. Akan tetapi, hal ini masih menunggu dari pemerintah pusat.
"Jadi masuk nasional dulu, nanti kalau sudah masuk nasional baru kita kembangkan ya. Karena kan dapat RTRW itu kan perbaikannya setiap 5 tahun sekali," jelasnya.
Sebelumnya, menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, proyek kereta cepat tersebut masih memerlukan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang menyeluruh dan komprehensif.
"Kereta cepat tentunya harus dilakukan feasibility study yang utuh, yang komprehensif," sebutnya.
Dia menilai, proses perencanaan harus dilakukan secara matang mengingat skala proyek yang besar dan kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Kemenko IPK terus berupaya mencari sumber pendanaan yang solid dan berkelanjutan.
"Tentunya ini membutuhkan proses karena kita tidak ingin perencanaan tidak matang karena ini adalah proyek yang besar yang juga tentunya akan menggunakan anggaran tidak sedikit," ujarnya.
AHY menjelaskan pengembangan kereta cepat tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas antardaerah, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
Untuk menunjang hal tersebut, Kemenko IPK disebutnya memerlukan dukungan anggaran tambahan guna keperluan koordinasi, kunjungan lapangan, dan upaya teknis lainnya.
"Itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain," paparnya.
Guna mendukung pelaksanaan program tersebut pada tahun anggaran 2026, termasuk program-program prioritas lainnya, AHY menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar.
Dengan tambahan itu, total anggaran yang diajukan menjadi sekitar Rp315,9 miliar dari pagu indikatif sebelumnya yang sebesar Rp115 miliar. Dia berharap usulan tersebut mendapat dukungan dari DPR maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selain itu, AHY menyebut pihaknya terus berupaya menjajaki peluang investasi baru demi mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pembiayaan besar.
"Saya tentunya berupaya bersama dengan jajaran Kemenko Infra untuk mendapatkan sumber-sumber investasi baru dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang memakan anggaran yang tidak sedikit," bebernya.