Malang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah berpikir keras untuk menormalkan harga bahan pokok yang meroket di berbagai pasar tradisional Kota Malang. Satu langkah yang telah diambil adalah dengan menggelontorkan uang sebanyak Rp9 miliar.
Uang ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor Belanja Tidak Tetap (BTT). Dana ini dipergunakan untuk intervensi harga bahan pokok dengan membuat pasar murah.
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan jika dana Rp9 miliar ini biasanya dipergunakan untuk kedaruratan bencana. Lantaran kenaikan harga sembako sedang butuh perhatian khusus, dana itu akan dialihkan sebagian.
Selain pasar murah, dana itu bakal digunakan untuk memangkas rantai distribusi sembako agar harganya di pasar-pasar tradisional lebih murah.
"Kita membuat pasar murah dulu dengan pemberian intervensi agra harga sembako kembali norma. Kalau terkait transport kita akan lihat dulu, apabila ini masih belum cukup untuk menekan inflasi baru kita akan cairkan BTT," terangnya saat dikonfirmasi pada Rabu (21/2/2024).
Wahyu menjelaskan intervensi transportasi ini maksudnya adalah membebankan biaya produksi pada subsidi pemerintah. Ini agar harga sembako semakin terkendali dan Harga Eceran Tertinggi sama seperti di Bulog.
"Transportasi dari Bulog menuju ke kelurahan-kelurahan kita support, jadi harganya akan tetap sama. Karena kalau sudah dari Bulog ke tempat lokasi itu kan ada biaya, jadi harga beras naik," bebernya.
Wahyu memiliki harapan rencana subsidi transportasi sembako ini akan membuat harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya ia menilai jika biaya produksi masih ditanggung pasar, maka harga-harga bahan pokok akan semakin meroket.
"Kita support supaya harganya (sembako) tetap sama seperti di Bulog. Salah satunya mereka membeli di pasar murah, jadi bisa sesuai dengan kemampuan warga dengan harga yang stabil," ujarnya.
Langkah penggelontoran Rp9 miliar dari APBD ini sebenarnya bukan langkah yang batu. Tahun lalu Pemkot Malang juga melakukan langkah yang sama dengan menggelontorkan Rp2 miliar dari BTT untuk mengendalikan inflasi di Kota Malang. Pemkot Malang saat itu membuat tiga titik warung penekan inflasi yaitu di Pasar Dinoyo, Pasar Besar, dan Pasar Blimbing. Kebijakan ini untuk menurunkan harga bahan pokok pangan yang mengalami kenaikan signifikan pada Desember 2023.
"Saya rasa dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini masih baik, karena tadi inflasi kita juga malah deflasi, atau masih terkontrol. Selain itu, beberapa komoditi yang naik itu kita intervensi supaya tidak naik," tandasnya.
Kenaikan harga sembako ini memang menjadi perhatian serius Pemkot Malang saat ini. Pasalnya mereka harus segera mencari jalan keluar sebelum harga bahan pokok semakin tidak terkendali jelang memasuki bulan Ramadhan.