Pemkot Malang Dapat Kuota Tambahan 271 ASN dari Menpan RB 

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan kalau jumlah ini sesuai dengan pengajuan yang dilakukan Pemkot Malang beberapa waktu lalu. Ia juga mengatakan kalau saat ini yang oaling mereka butuhkan adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang akan masuk melalui jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sutiaji mengatakan kalau kebutuhan ASN ini sudah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sehingga ia meyakini jumlah 271 ASN ini sudah pas dengan kebutuhan kepegawaian di Kota Malang.

"Jadi ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang kami sampaikan kepada Kemenpan RB. Kami telah mempertimbangkan berbagai hal seperti regulasi, kondisi faktual, hingga ketersediaan anggaran belanja pegawai yang telah ditetapkan menteri keuangan," terangnya saat dikonfirmasi pada Rabu (9/8/2023).

Pria asli Lamongan ini mengatakan jika para ASN baru nantinya bisa segera beradaptasi dengan reformasi birokrasi. Sehingga para ASN harus dinamis dengan berorentasi pada outcome yang menyederhanakan birokrasi. Ia mengatakan kalau nantinya birokrasi Pemkot Malang akan minim struktur tapi kaya fungsi.

Sutiaji mencontoh penyederhanaan yang dia lakukan adalah dengan menyatukan beberapa perangkat daerah. Sebelumnya, ada 34 perangkat daerah di Kota Malang, kini hanya tersisa 28 perangkat daerah agar lebih efisien. Menurutnya, ini terbukti dengan efektif meningkatkan kinerja dan efisiensi anggaran.

"Birokrasi ini berkembangnya sangat dinamis dan reformasi birokrasi terus berkembang. Saya harap ASN harus siap dengan penyederhanaan birokrasi yang menuntut kita merubah mindset dari output menjadi outcome," tegasnya.

Sutiaji mengungkapkan jika penyederhanaan birokrasi ini ternyata adalah instruksi dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Ia diperintahkan untuk menyederhanakan birokrasi untuk meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pria berkacamata ini mengatakan kalau mentalitas ASN haris dirubah untuk meningkatkan ekspektasi masyarakat yang tinggi pada pelayanan birokrasi. Pasalnya Jokowi mengharapkan birokrasi berkelas dunia bisa tercapa6di Indonesia.

"Semua pencapaian yang sudah kita lakukan bisa dibuktikan dengan pencapaian SAKIP level A yang artinya memuaskan. Jadi sejauh ini semua program dan implementasi yang sudah dilakukan sesuai," pungkasnya.