Akselerasi Pembahasan APBD 2021, Pemkot Malang dan DPRD Bersinergi

05 Nov 2020, 11:55 WIB

Wali Kota Sutiaji menghadiri acara Kajian dan Penelaahan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Perencanaan RAPBD 2021, 3-4 November 2020. (Dok. Humas Pemkot Malang)

Malang, IDN Times - Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang terus bersinergi. Salah satunya dalam rangka mengakselerasi pembahasan APBD 2021, khususnya menyikapi regulasi baru dalam penyusunan APBD Kota.

"Komunikasi menjadi kata kunci. Karena sering kali, tujuan sama tapi karena hilang atau ketiadaan komunikasi yang baik, menyebabkan tujuan itu kehilangan esensi dan justru akhirnya tidak tergapai," kata Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika saat membuka kegiatan Kajian dan Penelaahan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Perencanaan RAPBD 2021, Selasa (3/10/2020).

1. Pemkot Malang akan menguatkan ekonomi daerah dalam menghadapi resesi

Acara Kajian dan Penelaahan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Perencanaan RAPBD 2021, di Malang, 3-4 November 2020. (Dok. Humas Pemkot Malang)

Wali Kota Malang Sutiaji yang hadir sebagai pembicara pada hari pertama kegiatan yang diikuti semua anggota DPRD Kota Malang dan OPD Pemkot Malang menginformasikan kembali beberapa program kegiatan yang akan didorong pada 2021. Dalam kesempatan itu, Sutiaji juga mengatakan Pemerintah Pusat melansir bahwa pertumbuhan ekonomi nasional mengalami minus yang mengarah pada resesi ekonomi.

"Menyikapi itu, kita terpanggil untuk mampu membentengi, salah satunya dengan penguatan ekonomi daerah," kata Wali Kota Malang.

2. Kota Malang juga bakal menggenjot sektor UMKM

Suasana acara Kajian dan Penelaahan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Perencanaan RAPBD 2021, 3-4 November 2020. (Dok. Humas Pemkot Malang)

Wali Kota Sutiaji berpesan bahwa Kota Malang dapat memberikan kontribusi agar roda ekonomi terus bergerak positif. Salah satunya terus menggenjot sektor UMKM seiring dengan penataan infrastruktur daerah. Ia pun mengapresiasi kegiatan tersebut.

"Untuk itu kebersamaan, harmonisasi dan keselarasan gerak menjadi pilar strategis antara Pemkot dan DPRD. Maka saya menyambut inisiatif positif dari Dewan untuk menggelar kegiatan ini," kata Wali Kota Sutiaji.

3. Ini 5 urgensitas penerapan SPID

Fernando Siagian dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri memberikan pemaparan pada acara Kajian dan Penelaahan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Perencanaan RAPBD 2021, di Malang, 3-4 November 2020. (Dok. Humas Pemkot Malang)

Sementara itu, Fernando Siagian dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri menyatakan SIPD menjadi pintu memudahkan daerah dalam perencanaan hingga pelaksanaan hingga evaluasi. SIPD akan menjadi katalisator untuk memastikan musrenbang sehingga pokok-pokok pikiran dari Dewan dengan kegiatan OPD berjalan secara selaras.

Menurut alumnus STPD tersebut, ada 5 urgensitas penerapan SIPD, yakni:

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin dinamis sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (Binwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan sebagai salah satu bentuk Open Government Indonesia (OGI)

3. Perubahan pola kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk adaptasi dalam menjawab tuntutan revolusi industri 4.0.

4. Tingginya belanja teknologi informasi yang belum saling terhubung (silo-silo sistem), sehingga tidak efisien dan efektif (total belanja TIK Pusat dan daerah tahun 2014-2016 = 12,7 triliun – Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu)

5. Kodefikasi program dan kegiatan di daerah yang memiliki banyak variasi sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah. CSC