Batu, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencetuskan proyek pembangunan geothermal atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di wilayah Kota Batu tepatnya di kawasan Gunung Arjuno-Welirang dan Songgoriti. Proyek ini menjadi pro kontra karena dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah Kota Batu yang memiliki banyak hutan lindung dan rumah bagi ratusan sumber mata air.
Pemkot Batu Tolak Proyek Geothermal, Begini Respons WALHI Jatim
Take a Deeper Read
1. Pemkot Batu mengumumkan menolak proyek geothermal
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akhirnya menyampaikan sikap jika mereka menolak melanjutkan rencana pembangunan PLTP di wilayah Songgoriti dan Arjuno-Welirang. Sikap ini diambil untuk melindungi keberadaan ratusan sumber mata air di wilayah Kota Batu.
"Pemerintah Kota Batu berdiri bersama masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber mata air, dan keberlanjutan kehidupan warga. Sehingga kami menyatakan tidak akan melanjutkan rencana eksplorasi geothermal Songgoriti dan Sumberbrantas," terang Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Alfi Nurhidayat pada Minggu (15/11/2026).
Selanjutnya, Pemkot Batu akan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian ESDM untuk memastikan status terkini proyek PLTP di 2 wilayah Kota Batu ini. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk mengkaji dampak eksplorasi pembangunan geothermal ini.
2. WALHI Jatim menyampaikan sejak awal geothermal ini adalah solusi palsu energi terbarukan
Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Pradipta Indra Ariono menyampaikan jika sejak awal pihaknya sudah menolak proyek geothermal di Kota Batu. Menurutnya, ini adalah solusi palsu dari iming-iming energi terbarukan. Bukannya jadi solusi, menurutnya proyek ini justru mengancam keberadaan hutan dan sumber mata air di Kota Apel ini.
"Air ini menjadi bahan baku utama dalam proses kerja Geothermal, sehingga ini kemudian tidak bisa disebut sebagai berkelanjutan, karena sumber mata air atau air ini juga sangat terbatas. Kedua, dalam prosesnya Geothermal ini adalah pengeboran yang merupakan aktivitas pertambangan. Meskipun dalam putusan MK dinyatakan ini bukan termasuk dalam aktivitas pertambangan. Jadi melalui proses aktivitas itu di kawasan hulu atau di kawasan gunung, tentu ini tidak kemudian tanpa risiko, ada risiko yang muncul yang kemudian ini harus mampu dibaca dan dimitigasi oleh pengembang atau kemudian oleh pemerintah," terangnya saat dikonfirmasi pada Senin (16/11/2026).
Indra menyampaikan kalau mereka sudah mengetahui statement Pemkot Batu yang telah menolak keberlanjutan proyek geothermal ini. Tapi ia menyoroti masih ada Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti dan Arjuno-Welirang di dalam dokumen Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022. Jadi ia masih mempertanyakan komitmen Pemkot Batu dalam melindungi kawasan hutan lindung dan sumber mata air Kota Batu.
"Karena Batu sangat bergantung terhadap sumber mata air tidak hanya dimanfaatkan untuk Kota Batu sendiri, tapi juga kemudian warga Kota Malang dan Kabupaten Malang. Karena Batu sendiri juga sebagai hulu DAS Brantas, artinya banyak DAS yang kemudian menghidup dan menghidupi Sungai Brantas sejak di Kota Batu. Kalau ini kemudian terancam karena proyek ini berjalan, akan ada dampak-dampak yang terjadi di tempat lain, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya krisis air bersih," tegasnya.
3. Komitmen Pemkot Batu dalam menolak proyek geothermal dinanti konsistensinya
Indra menceritakan jika WALHI Jatim sudah lama mengawal komitmen Pemkot Batu dalam menjaga lingkungan wilayah sejak munculnya revisi Perda RTRW Nomor 7 Tahun 2011, yang kemudian coba direvisi oleh Pemkot Batu menjadi Perda RT/RW Nomor 7 Tahun 2022. Ia menjelaskan kalau dalam revisi, Pemkot Batu menurunkan fungsi dari Bagian Wilayah Kota (BWK) III atau Kecamatan Bumiaji, yang sebelumnya aktivitas industri skala kota sampai wisata buatan sangat dibatasi untuk masuk, tapi kemudian direvisi menjadi tidak berlaku kembali.
"Persoalannya adalah BWK III atau Kecamatan Bumiaji ini bagi kami adalah jantung, kami melihatnya jantung dari Malang Raya, karena hampir banyak sumber mata air ini berada di Kecamatan Bumiaji. Kalau kemudian secara tata ruang diperbolehkan industri-industri besar ini masuk dan kemudian tidak mampu dikontrol, maka persoalan konflik sosial sampai konflik lingkungan, terutama sumber mata air, akan terjadi di kemudian hari," bebernya.
Ia juga melihat inkonsistensi Pemkot Batu dalam revisi Perda RT/RW Nomor 7 Tahun 2022. Ia mencontohkan Pemkot Batu memasukkan rencana jalan tol Pasuruan-Batu- Kediri yang hampir melewati 6-8 desa di wilayah Kota Batu. Ditambah rencana pembangunan kereta gantung dari Desa Oro-Oro Ombo ke Desa Pesanggrahan, yang juga sangat rawan merusak lingkungan jika tanpa ada kajian lebih lanjut.
"Kemudian memasukkan proyek WKP Arjuno-Welirang dan WKP Songgoriti ini dalam Perda RTRW. Artinya proyek ini kemudian mendapatkan legitimasi secara kebijakan. Yang kemudian coba kami kritisi dalam revisi itu seharusnya pemerintah mampu melindungi dan memperketat soal daya dukung dan daya tampung wilayah Kota Batu. Justru revisi ini adalah memberi kelonggaran dan merencanakan bencana ekologis yang akan datang," pungkasnya.
Curated For You
- Karhutla Gunung Arjuno Meluas hingga Wilayah Kota Batu20 Oct 2026, 05:28 WIB
Editorial Team
Related Article
Trending in News
See More- Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS16 Nov 2026, 13:06 WIB
- Ketua MPR Soal Pergantian Wapres: Kami Sudah Terima Surat Presiden16 Nov 2026, 12:36 WIB
- NasDem Pimpin Tim Verifikasi Cawapres Pilihan Prabowo, PDIP Ketua Ad Hoc16 Nov 2026, 14:24 WIB
- Menlu Arrmanatha: Ekosistem Digital Penting bagi Ekonomi ASEAN16 Nov 2026, 14:37 WIB
- Alasan MPR Tetapkan Jadwal Pemilihan Wapres Baru di Rabu Kliwon 9 Desember16 Nov 2026, 13:47 WIB