Pelabuhan Probolinggo Butuh Investasi Rp7 T Buat Naik Kelas

Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) membuka peluang investasi besar-besaran untuk pengembangan Pelabuhan Probolinggo menjadi pelabuhan internasional. Rencana ambisius ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Nyono.

Menurut Nyono, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara langsung menawarkan peluang kerja sama dengan Rusia untuk mendukung investasi dan pembangunan pelabuhan tersebut.

Tujuannya, menjadikan Pelabuhan Probolinggo sebagai alternatif internasional bagi Tanjung Perak dan Tanjung Priok, yang selama ini menanggung beban logistik terbesar di Indonesia bagian barat dan tengah.

“Bu Gubernur menawarkan kerja sama antara Pemprov Jatim dan Rusia untuk pengembangan Pelabuhan Probolinggo. Ini penting untuk mengurangi beban logistik di Tanjung Priok dan Tanjung Perak,” ujar Nyono usai pertemuan antara Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (21/10/2025).


Nyono menjelaskan, rencana pengembangan Pelabuhan Probolinggo diarahkan untuk mampu melayani kapal-kapal besar dengan bobot hingga 100 ribu ton. Saat ini, pelabuhan tersebut sudah memiliki kedalaman 12 meter dengan kapasitas maksimal kapal 50 ribu ton.

Namun, dalam perencanaan jangka menengah, kedalaman pelabuhan akan ditingkatkan menjadi 18 meter (draft 18 meter) agar bisa menampung kapal kelas pospanamax 7–8 dengan panjang mencapai 300–400 meter.

“Sekarang masih 12 meter, bisa melayani kapal 50 ribu ton. Tapi perencanaannya sudah ada: ke depan bisa 18 meter dan bisa melayani kapal 100 ribu ton. Ini kelas kapal besar, dan rencana itu sudah disiapkan,” ungkap Nyono.

Untuk mewujudkan rencana besar tersebut, Pemprov Jatim membutuhkan dukungan investasi hingga Rp6–7 triliun. Tahap awal, dana sekitar Rp1,5–2 triliun sudah cukup untuk membangun fasilitas utama pelabuhan, seperti perluasan dermaga dan area bongkar muat kontainer ekspor-impor.

“Untuk tahap pertama, butuh sekitar Rp1,5 sampai Rp2 triliun. Tapi total keseluruhan investasi mencapai Rp6–7 triliun. Kalau pakai APBN jelas tidak cukup, karena fiskal kita terbatas. Maka dari itu, Ibu Gubernur menawarkan kerja sama investasi asing, termasuk ke Rusia,” terangnya.

Nyono menegaskan, sebagian infrastruktur penunjang sebenarnya sudah siap. Dermaga berkapasitas 50 ribu ton telah beroperasi, sementara area pergudangan seluas 6.000 meter persegi juga sudah dibangun. Perluasan kapasitas dan penguatan fasilitas logistik menjadi kunci agar pelabuhan ini benar-benar bisa berfungsi sebagai pelabuhan internasional.

"Secara penunjang, dermaga dan gudang sudah ada. Tapi untuk menjadikannya pelabuhan internasional, tentu masih perlu pembangunan lanjutan. Kalau di Perak hanya bisa 50 ribu ton, di Probolinggo nanti bisa 100 ribu ton. Itu akan sangat menguntungkan dari sisi ekonomi,” papar Nyono.

Keunggulan geografis Pelabuhan Probolinggo juga menjadi alasan utama pengembangan ini. Lokasinya yang terkoneksi langsung dengan Tol Probolinggo Barat menjadikannya strategis untuk distribusi barang dari kawasan industri di Pasuruan, Lumajang, hingga Situbondo.

Selain memperlancar arus barang, pelabuhan berkapasitas besar ini juga diyakini akan menurunkan biaya logistik nasional secara signifikan. Dengan beroperasinya Pelabuhan Probolinggo sebagai pelabuhan internasional, harga barang dan ongkos distribusi diharapkan menjadi lebih murah karena waktu tempuh dan biaya pelayaran lebih efisien.

“Kalau kapal besar bisa langsung bersandar di Probolinggo, maka harga barang otomatis turun. Logistiknya jadi low cost. Barang bisa langsung masuk ke gudang-gudang di sana yang tersambung dengan jalan tol,” kata Nyono.

Rencana besar ini menjadi salah satu prioritas strategis Gubernur Khofifah dalam memperkuat poros maritim Jawa Timur, yang memiliki 21 dari 39 poros maritim nasional. Pemprov berharap dukungan investasi luar negeri, termasuk dari Rusia, bisa mempercepat transformasi Pelabuhan Probolinggo menjadi hub logistik internasional baru di Indonesia Timur.