Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan|instagram.com/ganjar_pranowo|IDN Times/Reynaldy Wiranata)

Malang, IDN Times - Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menghapuskan pegawai honorer di Indonesia jadi pro kontra. Pasalnya, jutaan pegawai honorer hingga saat ini tidak diketahui nasibnya. Bukan tidak mungkin mereka akan menjadi pengangguran jika kebijakan ini dilakukan. Menpan RB, Abdullah Azwar Anas sendiri telah mempersiapkan rencana penghapusan pegawai honorer agar diterapkan pada November 2023. 

1. Sutiaji curhat kepada 3 Bacapres terkait nasib pegawai honorer di Kota Malang

Wali Kota Malang, Sutiaji. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan kalau dirinya sudah curhat kepada 3 bakal calon presiden (bacapres) terkait rencana penghapusan pegawai honorer. Ia bertemu ketiganya saat gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2023 di Kota Makassar pada 10-16 Juli 2023.

Ia curhat langsung kepada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rasyid Baswedan di sana. Kebetulan ketiganya hadir dalam Rakernas APEKSI untuk menyampaikan gagasannya sebagai bacapres.

Sutiaji berharap ketiganya bisa membuat Menpan RB berpikir ulang terkait rencana tersebut. Abdullah Azwar Anas seharusnya lebih bijak dalam mengambil kebijakan. Dan melihat sendiri kondisi di lapangan seperti apa saat akan mengambil keputusan.

"Menteri PAN-RB sebelumnya kan mantan bupati, jadi seharusnya paham akan kebutuhan di lapangan. Seharusnya sebelum membuat kebijakan harus lihat existing di lapangan," terangnya saat dikonfirmasi pada Selasa (18/07/2023).

2. Sutiaji berharap agar Menpan RB mempertimbangkan lagi kebijakan penghapusan honorer

Wali Kota Malang, Sutiaji. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Kader Partai Demokrat ini berharap agar Abdullah Azwar Anas kembali mempertimbangkan keputusannya untuk menghapuskan pegawai honorer di Indonesia. Pasalnya di Kota Malang ada ribuan pegawai honorer yang mendapatkan penghidupan dari sana. Ia mengaku bingung dengan nasib mereka nantinya seandainya keputusan ini diambil.

Oleh karena itu, ia berharap agar Kementrian PAN-RB mengkaji ulang rencana penghapusan honorer. Apakah nantinya keputusan ini akan memberikan lebih banyak dampak positif atau negatifnya.

"Saya kira keputusan ini bekum dikaji. Harapannya dipikirkan ulang terkait penghapusan honorer," ucapnya.

3. Pemkot Malang mengungkapkan ada lebih dari 3 ribu pegawai honorer di Kota Malang

Ilustrasi tenaga honorer melakukan aksi atas kebijakan penghapusan honor oleh MenPAN-RB. (ANTARA FOTO/Jojon)

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Malang, Totok Kasianto mengungkapkan jika di Kota Malang ada sebanyak 3.416 pegawai honorer. Mereka di antaranya mulai dari Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK).

Totok mengatakan dirinya sudah mendengar terkait rencana penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Namun, ia masih menunggu instruksi atasan dan belum memberikan sikap apapun karena sifatnya belum resmi.

"Di Kota Malang ada sekitar 3416 tenaga honorer. Kami belum melakukan apa-apa terkait rencana penghapusan honorer, kami masih menunggu, karena kami tugasnya hanya mendata," pungkasnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team