Surabaya, IDN Times - Pusat Data Nasional (PDN) diduga mengalami serangan hacker baru-baru ini. Seluruh akses maupun sistem data milik pemerintah mengalami gangguan.
Hingga saat ini, pemerintah terus melakukan pemulihan PDN. Perlahan, sejumlah instansi menyebut kalau sistemnya pulih. Sementara khusus di Jawa Timur (Jatim) mengklaim tidak terganggu dengan serangan PDN.
Klaim tidak terganggunya sistem yang ada di Pemprov Jatim itu disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin. Ia menyebut kalau sampai saat ini sistem di pemprov berjalan lancar.
"Kami sedang mengidentifikasi. Tapi sejauh ini kalau di Jawa Timur, Alhamdulillah tidak ada gangguan," ujarnya ditemui usai peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2024 di Surabaya, Rabu (26/6/2024).
"Di provinsi Alhamdulillah, jangan sampai," tambah Sherlita.
Terkait pemulihan yang sedang dilakukan pemerintah pusat, Sherlita mendoakan yang terbaik. Diskominfo Jatim, kata dia, juga akan terus melakukan pengawasan terhadap website atau laman milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika terindetifikasi diserang hacker, maka akan langsung dipulihkan segera mungkin.
"Kami di daerah berdoa biar itu segera teratasi," katanya.
Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Jatim memastikan sistem pelayanan keimigrasian di sembilan kantor imigrasi se-Jatim terus pulih. Diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) diduga diserang hacker.
"Proses perekaman biometrik di sembilan kantor imigrasi di Jawa Timur sudah normal sejak kemarin (Senin)," ujar Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Herdaus, Selasa (25/6/2024).
Kendati proses perekaman biometrik dipulihkan, pihak imigrasi mengakui kalau proses lainnya masih terkendala. Namun bagi masyarakat yang telah mendaftar melalui M-Paspor tetap bisa datang ke kantor imigrasi sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya.
"Namun, kami masih memerlukan waktu untuk proses pencetakan dan penerbitan paspor, sambil terus memastikan sistem benar-benar pulih,” kata dia.
Untuk itu, Herdaus berharap masyarakat bisa lebih bersabar. Dikarenakan akan ada penyesuaian waktu pelayanan.
“Akan ada penyesuaian standar pelayanan proses pembongkaran paspor dari yang sebelumnya sekitar tiga hari kerja, hingga proses normal kembali," tutur Herdaus.