Surabaya, IDN Times – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan partainya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. PDIP tetap bersikukuh mempertahankan pilkada langsung dan mengusulkan penerapan pemungutan suara elektronik (e-voting) sebagai solusi atas tingginya biaya politik.
Sikap tersebut, menurut Hasto, merupakan keputusan resmi partai yang diambil setelah mendengar aspirasi masyarakat dan rekomendasi Rakernas PDIP. “Setelah PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi rakyat dan seluruh struktur partai melalui Rakernas pertama, direkomendasikan bahwa pilkada secara langsung tetap dipertahankan. Itulah sikap politik PDIP,” ujar Hasto di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Hasto menilai Pilkada langsung merupakan amanat reformasi yang menjamin kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Mekanisme ini juga dinilai mampu memperkuat legitimasi kepala daerah. “Komitmen ini adalah bagian dari amanat reformasi dan kedaulatan rakyat. Kepala daerah yang dipilih langsung memiliki basis legitimasi yang kuat,” katanya.
Ia menambahkan, Pilkada langsung juga memberikan kepastian hukum terhadap masa jabatan kepala daerah. Dengan mandat rakyat, seorang kepala daerah tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen serta memiliki tanggung jawab moral untuk merealisasikan janji kampanye selama masa jabatan.
Menanggapi isu mahalnya biaya Pilkada langsung, PDIP menawarkan alternatif berupa e-voting. Hasto menyebut gagasan tersebut telah lama diperjuangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dengan mencontoh keberhasilan negara lain seperti India. “E-voting ini adalah terobosan yang diperjuangkan PDIP. Sejak 10 tahun lalu Ibu Megawati sudah melihat bagaimana India bisa menerapkan e-voting, dan Indonesia seharusnya juga mampu,” katanya.
Untuk merealisasikan sistem tersebut, PDIP mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi nasional guna merancang teknologi e-voting yang efisien, aman, dan berbiaya rendah. “Perguruan tinggi bisa dilibatkan untuk merancang sistem e-voting agar biayanya bisa ditekan semurah-murahnya, tanpa mengurangi integritas pemilu,” jelas Hasto.
Selain teknologi, PDIP juga menekankan pentingnya integritas penyelenggara pemilu dan netralitas aparat negara sebagai kunci menekan tingginya biaya politik. “Integritas penyelenggara, netralitas aparat, penegakan hukum terhadap politik uang, pembatasan biaya kampanye, dan penghapusan mahar politik sangat penting,” pungkasnya.