Megawati Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan
- PDIP menegaskan sikap tegas terkait pemberian gelar pahlawan
- Gelar pahlawan harus melalui kajian mendalam dan pertimbangan catatan masa lalu
- Pemerintah diingatkan untuk tidak mengobral gelar pahlawan dan harus melalui pertimbangan yang matang
Blitar, IDN Times - Usai menjadi keynote speaker dalam seminar internasional peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menyempatkan berziarah ke Makam Bung Karno. Sejumlah tokoh ikut mendampingi Megawati saat berziarah. Dalam seminar tersebut Megawati menyinggung terkait pemberian gelar pahlawan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya pemberian gelar pahlawan tidak boleh diobral dan harus melalui pertimbangan yang matang.
1. PDIP mendapat banyak masukan terkait pemberian gelar pahlawan
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan sikap partai terkait wacana pemberian gelar pahlawan terhadap sejumlah orang sangat tegas. Pihaknya meminta pemerintah berhati-hati dan tidak akan gegabah. Sikap kehati-hatian ini, menurut Hasto, diambil setelah PDIP mendengar dan menerima banyak masukan krusial dari civil society dan kalangan akademisi (perguruan tinggi). Masukan tersebut berpusat pada catatan kelam sejarah, khususnya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.
“Kami mendengar masukan civil society, perguruan tinggi, banyak yang memberikan catatan terkait pelanggaran yang dulu dilakukan,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).
2. Gelar pahlawan harus dikaji mendalam dan pertimbangan catatan masa lalu
Salah satu tokoh yang rencananya akan diberi gelah pahlawan adalah Preside kedua RI, Soeharto. Banyak pro kontra terkait wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini. Hasto bahkan secara spesifik merujuk pada catatan resmi mengenai HAM yang pernah disampaikan oleh Prof. Mahfud MD saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam. "Prof. Mahfud ketika dulu menjadi Menkopolhukam juga memberikan catatan tentang HAM,” tuturnya.
3. Pemerintah diharap tidak mengobral gelar pahlawan
Berdasarkan berbagai catatan sejarah dan masukan publik tersebut, Hasto menegaskan bahwa PDIP mengambil sikap yang sejalan dengan arahan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Pesan Megawati, sangat jelas yakni pemberian gelar pahlawan tidak boleh diobral dan harus melalui pertimbangan yang matang, terutama menyangkut rekam jejak sejarah secara utuh. “Tentu saja ini menjadi catatan PDIP, yang tadi yang disampaikan Ibu Megawati, jangan mudah memberikan gelar pahlawan,” pungkasnya.
