Pasien Penerima Bantuan Iuran Daerah Ditolak RSSA, Ini Klarifikasinya

Direktur Utama RSSA, Bachtiar Budianto menjelaskan jika mereka tidak menolak pasien HD yang viral tersebut. Mereka hanya tidak bisa menemukan data pasien tersebut di komputer rumah sakit karena data penerima PBID Kabupaten Malang sudah dinonaktifkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang.

"Domain sebenarnya bukan di rumah sakit, kita tidak menolak, tapi ketika datanya dimasukkan ke komputer datanya tidak muncul. Tulisannya inactive kemudian tidak bisa dilanjutkan," terangnya saat dikonfirmasi pada Kamis (10/8/2023).

Kondisi ini membuat dokter tidak bisa menulis rekam medik pasien tersebut, karena itulah mereka tidak bisa melanjutkan pelayanan. Pasalnya jika dilanjutkan tanpa mengisi data rekam medik, artinya mereka telah melakukan tindakan ilegal.

"Alhamdulillah pasien yang kita jelaskan paham semuanya. Tapi ya ada beberapa yang mengeluh, tapi itu wajar," bebernya.

Bachtiar mengungkap jika sampai saat ini Dinkes Kabupaten Malang masih melakukan pemutakhiran data PBID Kabupaten Malang. Meskipun demikian, mereka tidak akan menolak pasien yang membutuhkan penanganan segera atau emergency. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak perlu resah.

"Sepanjang proses pemutakhiran itu tidak ada pasien khusus kemoterapi dan HD yang terkendala, kedua pasien itu tetap kita layani. Intinya kalau emergency pasti tidak kita tolak," tegasnya.

Namun, ia mendorong Dinkes Kabupaten Malang agar bekerja cepat melakukan pemutakhiran data. Pasalnya pasti ada banyak pasien yang membutuhkan pengobatan tapi tergolong keluarga miskin.

"Yang pasti tidak ada pasien yang terlantar. Itu kita penuhi dengan memperpanjang kepesertaan sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Ada juga kesepakatan biaya bagi yang tidak mampu ini dihandle oleh provinsi atau pemerintah pusat," paparnya.

Menurut Bachtiar, kasus sebelumnya hanyalah kesalahpahaman antara RSSA, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dan Dinkes Kabupaten Malang. Karena pasien PBID Kabupaten Malang harus ada verifikasi kepesertaan, namum ada beberapa pasien yang dibiayai pemerintah Kabupaten Malang yang kriteria miskinnya masih tanda tanya.

"Jadi bagi saya adil, bahwa yang menerima pembiayaan dari pemerintah adalah yang benar-benar tidak mampu. Ternyata dari sekian banyak itu ada yang sebenarnya mampu. Jadi problemnya buka pada rumah sakit, tapi dari Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial yang menentukan kriteria miskinnya," tandasnya.

Menurutnya Pemkab Malang telah menetapkan kriteria miskin yang sudah ditetapkan, tapi ada beberapa yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Sementara Pemerintah Kabupaten Malang cukup selektif, sehingga keluarga yang mampu diharapkan bayar sendiri, sementara yang tidak mampu dilanjutkan dibiayai pemerintah.