PascaOTT KPK, Balai Kota Madiun Terpantau Lengang Sejak Pagi

Pantauan di lokasi sejumlah kendaraan dinas berpelat merah masih terparkir rapi di halaman Balaikota. Meski demikian, lalu lintas aktivitas aparatur sipil negara (ASN) terlihat terbatas. Beberapa pegawai tampak keluar-masuk gedung, namun tanpa kesibukan seperti hari kerja normal.

Ruang kerja Wali Kota Madiun Maidi terlihat tertutup rapat dan tidak menunjukkan adanya aktivitas sejak pagi hari. Situasi ini mencerminkan dampak langsung dari OTT KPK yang menjerat orang nomor satu di Kota Pendekar tersebut.

Sebelumnya, KPK mengamankan Maidi dalam OTT yang digelar di wilayah Kota Madiun pada Senin (19/1/2026). Untuk keperluan pemeriksaan awal, penyidik lembaga antirasuah meminjam sejumlah ruangan di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Madiun.

Pemeriksaan berlangsung hampir seharian. Usai proses tersebut, Maidi bersama sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Madiun serta pihak swasta dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada petang hari menggunakan kendaraan yang telah disiapkan penyidik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan fee atau biaya komitmen proyek serta dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun.

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Budi, Senin (19/1/2026).

Menurut Budi, total ada 15 orang yang diamankan dalam OTT tersebut. Dari jumlah itu, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, termasuk Walikota Madiun Maidi.

“Sebanyak sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun,” pungkasnya.

Hingga kini, KPK masih terus mendalami perkara tersebut dan belum mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang terlibat.