Operasional SR Dikebut, Dinsos Bagi Tugas dengan Dindik
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sedang mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat (SR) dengan melibatkan beberapa instansi terkait. Pasalnya SR ini dipastikan memulai kegiatan belajar mengajar pada Juli mendatang
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Restu Novi Widiani, mengatakan, pengelolaan guru dan kepala sekolah menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Sementara pihaknya bersama Kementerian Sosial (Kemensos) bertugas rekrutmen tenaga pendukung untuk operasional sekolah maupun asramanya. "Jadi guru dan kepala sekolah itu dinas pendidikan dan dikdasmen yang menangani, karena memang disesuaikan dengan ahlinya," ujarnya dikonfirmasi, Kamis (22/5/2025).
Novi menjelaskan bahwa usulan terkait SR tetap berasal dari Dinas Sosial, namun harus disesuaikan dan dicocokkan dengan data yang dimiliki Dikdasmen. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program berjalan selaras dan tepat sasaran.
Sementara pihaknya,nberperan dalam proses rekrutmen tenaga pendukung non-pengajaran seperti wali asrama, pengasuh, hingga juru masak. "Nah yang untuk Kemensos rekrutmen di wali asrama, pengasuh seperti itulah, pengasuh, juru masak itu dari Kemensos," jelasnya.
Novi menambahkan akan mengoptimalkan tenaga yang sudah ada, terutama dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk mereka yang telah mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Kita manfaatkan tenaga yang sudah tes P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu, nanti kantongnya cari yang di BKN," imbuhnya.
Ada tiga SR yang siap beroperasi pada tahun 2025 ini, yakni SR di Kota Batu untuk tingkat SMP dibutuhkan 12 tenaga pendidik dan 4 tenaga pendukung. SR di Kota Malang dan Lamongan untuk setingkat SMA dibutuhkan 20 tenaga pendidik dan belum diketahui kebutuhan jumlah tenaga pendukungnya. "Pemprov Jatim terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya melalui program Sekolah Rakyat," pungkasnya.
