Surabaya, IDN Times - Tahap seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK 2025 masih berlangsung. Saat ini para calon peserta bergiliran mengambil PIN. Dalam tahapan ini ada sejumlah temuan yang disorot oleh Plt Gubernur Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak. Ia pun ingin perbaikan.
Emil menyebut beberapa temuan di antaranya perbedaan antara nilai rapor murid dengan yang tercantum pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta proses pengambilan PIN mandiri yang banyak dikeluhkan masyarakat utamanya orangtua calon murid baru.
"Seperti diketahui antusias masyarakat sangat luar biasa, kita tadi menemukan ada perbedaan antara nilai rapor dan Dapodik. Ini kenapa verifikasi seperti ini menjadi penting," ujarnya tertulis, Selasa (10/6/2025).
Verifikasi nilai rapor dan Dapodik penting mengingat adanya pengaruh indeks prestasi sekolah dalam penentuan kelolosan pendaftaran calon murid. "Karena ini menyangkut masa depan siswa. Jadi effort sedikit, tapi memberikan akurasi dan keadilan yang lebih baik," tegas Emil.
Kemudian kaitan antrean verifikasi data dan pengambilan PIN, Emil memerintahkan Dinas Pendidikan Jatim untuk membuka kesempatan mendaftar bagi calon murid lebih luas. Yang tadinya lima sekolah menjadi 10 sekolah.
Hal ini, bertujuan untuk mengurai penumpukan antrian yang telah terjadi di beberapa sekolah. Dan di setiap sekolah tidak dibatasi maksimal 150 calon pendaftar per harinya. "Mulai besok bukan hanya 5 tapi 10 sekolah bisa melayani di satu rayon. Satu anak punya pilihan di 10 sekolah," tegasnya.
"Jadi proses redistribusi akan dilakukan, misal di sekolah ini lebih banyak dari disana maka akan ditawarkan akan dipindah, jadi panjangnya tidak akan lama antriannya," ucap Emil menambahkan.
Selain itu, Emil juga memastikan bahwa semua calon murid baru yang melakukan verifikasi data dan pengambilan pin harus terlayani dengan baik. Untuk kasus kekurangan dokumen, ia mengaku telah menugaskan Dindik Jatim melalui sekolah-sekolah untuk benar-benar menghindari terjadinya pemulangan peserta.
"Saya minta siapapun yang ditolak verifikasinya dan disuruh balik, harus lapor dulu ke koordinator dulu case-nya. Taruh dulu disamping, lalu dilihat kalau substantif sekali, tapi kalau tidak maka bisa dilanjut dengan catatan tertentu," tuturnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini berharap agar semua proses yang telah disusun dan dipersiapkan sedemikian rupa bisa ditaati bersama oleh seluruh pihak. Ia mengakui masih kurang sempurnanya proses yang ada, namun ia menegaskan bahwa proses SPMB ini sepenuhnya kebijakan dari pemerintah pusat.
"Kita harus mengakui bahwa sistem yang ada saat ini belum sempurna. Tetapi juga patut diapresiasi bahwa seluruh rekan-rekan di Dindik Jatim sudah berusaha keras memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pendaftar," pungkasnya.