MUI Jatim Desak Komnas HAM Investigasi Isu Diskriminasi Etnis Uighur
Surabaya, IDN Times - Menanggapi laporan dan kabar terkait diskriminasi pemerintah Tingkok terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menyerukan pemerintah Indonesia agar lebih terlibat aktif menyikapi isu tersebut. Pasalnya, jika kabar perihal larangan ibadah benar adanya, maka Tiongkok telah melakukan pelanggaran HAM.
1. Tiongkok berani mendiskriminasi etnis Uighur karena posisinya sebagai negara adidaya
Menurut Sekretaris MUI Jatim Muhammad Yunus, pemerintah Tiongkok yakin tindakan diskriminasinya tidak akan diprotes oleh banyak pihak. Sebab, negara berjuluk Tirai Bambu itu menganggap dirinya sebagai penguasa ekonomi dunia saat ini.
“Tiongkok yang secara hegemoni menguasai perekonomian dunia merasa yakin tak akan ada reaksi signifikan terkait isu Uighur. Ia (Tiongkok) telah mampu menciptakan ketergantungan dunia, termasuk dunia Islam. Pemerintah yang memiliki ketergantungan menjadi tak berdaya, takut bereaksi,” kata Yunus saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jumat (20/12).
2. Mendorong OKI dan PBB untuk terlibat aktif
Selain mendesak pemerintah Tiongkok untuk lebih transparan dalam memberitakan etnis Uighur, MUI Jatim juga berharap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil inisiatif lebih. Langkah itu diharapkan bisa menyudahi diskriminasi yang kabarnya terjadi di Xinjiang.
“Kami mendesak OKI dan PBB untuk melakukan upaya sistematis dalam rangka menyelamatkan muslim Uighur. Mereka juga harus bersikap tegas dalam memberikan tekanan kepada pemerintah Tiongkok,” tambah dia.
3. Meminta Komnas HAM ikut berpartisipasi
Kemudian, Yunus juga mendesak pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM untuk bersinergi dengan OKI dan PBB demi menginvestigasi dugaan diskriminasi di kamp konsentrasi di Xinjiang.
“Secara khusus mendesak pemerintah Indonesia, kita kan ada Komnas HAM, untuk menginvestigasi pelanggaran HAM di sana. Indonesia dekat dengan Tiongkok, diplomasi Indonesia pasti bisa mempengaruhi kebijakan Tiongkok terhadap Uighur," lanjutnya.
4. Tidak memukul rata permasalahan Uighur sebagai separatisme
Terakhir, Yunus mengingatkan supaya publik tidak memaklumi tindakan diskriminasi hanya karena ada sebagian etnis Uighur yang ingin memisahkan diri dari Tiongkok.
“Persoalan Uighur adalah persoalan HAM. Kalau ada separatisme, jangan digebya-uyah (disamaratakan) kalau semuanya separatisme. Fakta di lapangan memang ada itu, tapi di sana juga ada kamp-kamp konsentrasi yang melarang beribadah,” tutup dia.