Mobil Dilarang Lewat Gerbang Bendungan Lahor Per 1 Agustus 2026

Sekretaris Perum PJT 1, Erwando Rachmandi menjelaskan jika jalan di permukaan Bendungan Lahor itu merupakan akses objek vital nasional (Obvitnas) yang berkaitan dengan tata kelola air. Sehingga sebenarnya bangunan bendungan yang sesuai regulasi seharusnya tidak diperuntukkan untuk kendaraan umum melintas, ini sebagaimana Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 331/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang PUPR

Oleh karena itu, adanya kendaraan roda empat dan roda dua yang melintas di atasnya lambat laun akan mempengaruhi struktur bendungan. Sehingga pihaknya sudah memikirkan agar melakukan pembatasan akses kendaraan.

"Kalau kondisi bendungan Alhamdulillah bendungan kriteria dan keamanan masih dalam kategori aman, kami diberi pengelolaan bendungan menjaga dan fungsi bendungan. Tapi ini adalah bendungan dengan usianya yang sudah semakin tua, di mana memang ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu kita mitigasi saat sampai," terangnya pada Selasa (12/5/2026).

Erwando menyampaikan jika pembatasan untuk kendaraan roda 4 akan diterapkan pada 1 Agustus 2026. Ia mengungkapkan jika rencana pembatasan ini sudah dirancang sejak 2025 lalu.

"Kendaraan roda 4 yang boleh melintas jalan alternatif tersebut hanyalah untuk kepentingan kegawat daruratan. Jadi baik ambulan dan jika ada diskresi kepadatan lalu lintas di jalan raya utama antara Karangkates, Kabupaten Malang hingga Blitar," jelasnya.

Sementara untuk sepeda motor masih diperbolehkan lewat seperti biasa dengan pengaturan kartu akses khusus atau tarif kontribusi pemanfaatan aset. Tapi sampai 31 Juli 2026 kendaraan roda 4 masih boleh melintas dengan membayar Rp3.000,- dan Rp 1.000,- untuk kendaraan roda 2.

Lebih lanjut, Erwando menegaskan jika penarikan tiket retribusi yang ditarik oleh PJT I merupakan legal dan telah diatur dalam regulasi. Hasil dari penarikan inijuga turut menyumbangkan pajak daerah kabupaten Malang sebasar 10 persen.

"Jadi secara akumulasi pendapatan retribusi itu tidak sampai satu persen dari biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Kalau untuk angka pendapatannya tidak etis menyebutkan angkanya," pungkasnya.

Sebelumnya terjadi polemik antara warga dengan Perum PJT 1 terkait penarikan tiket retribusi di gerbang Bendungan Lahor Malang. Polemik ini terus berlanjut hingga terjadi dugaan perusahaan fasilitas di gerbang Bendungan Lahor Malang oleh salah seorang warga pada pada 24 Mei 2026 lalu, hingga 1 orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Hadi Wiyono alias Pak Dur.