Menko PMK Berharap Ponpes Al Zaytun Tidak Ditutup

Muhadjir Effendy mengatakan jika memang benar Al-Zaytun bukan sekedar pondok pesantren biasa. Tapi core bisnisnya tetap pendidikan. Sehingga memungkinkan ajaran yang dianggap sesat sudah tertanam dalam kepala para santrinya.

"Kita tunggu hasil diagnosis secara hukum seperti apa (pengaruh ajaran sesat). Kalau saya berharap tidak ditutup, karena akan ada penanganan yang jauh lebih kompleks kalau itu ditutup. Terutama dalam kaitannya pendidikan yang ada di dalam," terangnya saat ditemui di Hotel Grand Mercure Malang pada Jumat (07/07/2023) malam.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menjelaskan kalau secara kurikulum tercetak (printed kurikulum), mereka sudah sesuai ketentuan Kementerian Agama RI. Tapi apakah kurikulum tersebut benar-benar disampaikan kepada para santri, itulah yang jadi pertanyaan Muhadjir. Oleh karena itu, ia masih menunggu supervisi dari Kementerian Agama RI yabg akan datang langsung ke Ponpes Al-Zaytun.

"Kalau tidak (sesuai kurikulum) kita tentu akan melakukan penindakan, apakah akan ditutup atau diberikan sanksi dengan harus dibenahi kurikulumnya dan lainnya. Kita akan lihat nanti dari keputusan pengadilan," bebernya.

Muhadjir tidak ingin terburu-buru dalam melakukan tindakan pada Ponpes Al-Zaytun, ia masih akan menunggu hasil putusan sidang di pengadilan. Pasalnya tidak hanya kasus penodaan agama yabg disangkakan, ada juga pasal pencucian uang yang menjerat Panji Gumilang.

"Kalau saya harus ada jaminan kalau pendidikan para santri di dalamnya tidak boleh terhenti. Harus berjalan seperti biasa dan berkelanjutan," tegasnya.

Muhadjir masih menunggu siapa dan ada berapa orang dulu yang akan ditangkap. Kemudian mengukur seberapa besar pengaruh ajaran sesat terhadap pendidikan yang ada didalamnya.

Setelah mencuatnya kasus ajaran sesat yang dilakukan Ponpes Al-Zaytun, membuat masyarakat curiga masih ada pondok pesantren lain yang melakukan praktek yang sama. Sehingga ada suara agar seluruh pondok pesantren di Indonesia kembali diaudit oleh pemerintah. Namun, menurut Muhadjir langkah tersebut tidak perlu dilakukan.

"Sekarang kan sudah ada Undang-undang Pondok Pesantren, sehingga sudah ada payung hukum yang kokoh. Bahwa pesantren sebagai fungsi pendidikan sudah ada dasar hukumnya," tandasnya.

Akreditasi pada pondok pesantren telah menciptakan standar mulai dari kurikulum, supervisi, hingga audit yang telah melekat pada akreditasi. Sehingga kalau masuk pondok yang sudah memiliki akreditasi, jadi artinya sudah teraudit.