Mengutuk Keras Jokowi, BEM FH UB Tuntut Seluruh Menteri Mundur

Dylan Gerald Cornelis selaku Presiden BEM RDM FH UB mengatakan jika putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat sarat akan kepentingan penguasa dan diputuskan dengan menabrak segala etika hukum yang ada. Kemudian pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan capres dan cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024 sungguh memperlihatkan hilangnya etika dan moral para pejabat negara.

"Kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum menyadari dan turut prihatin atas hilangnyanilai etika dan moral di setiap tindakan Presiden Joko Widodo yang terus mencoba melanggengkan kekuasaannya. Sehingga muncul keraguan kami akan jalannya demokrasi di negara ini yang telah kita jadikan komitmen bersama dalampenyelenggaraan negara pasca reformasi serta untuk menegakkan kedaulatan rakyat," terangnya saat berorasi pada Sabtu (3/2/2024).

Ia menilai jika pemerintah terlihat kehilangan komitmennya dalam menegakkan amanat reformasi karena haus akan melanggengkan kekuasaannya melalui cara-cara yang nihil etika. Sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Padahal menurutnya Presiden Jokowi harus dapat bersikap selayaknya negarawan, bukanmalah memberikan keberpihakan.

Dylan menyatakan sikap yang mereka tunjukkan kepada Presiden Jokowi untuk melihat beberapa hal yang dirasa perlu untuk mengembalikan koridor demokrasi di Indonesia saat ini dengan memperhatikan beberapa poin. Pertama, mengutuk segala tindakan Presiden Jokowi yang didasarkan atas kepentingan pribadi dengan menggunakan alat serta sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kedua, menuntut agar kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui pemilihan umum tahun 2024 dijalankan tanpa intimidasi dan intervensi dari alat kekuasaan negara. Ketiga, mendesak agar seluruh jajaran kabinet yang terlibat secara langsung dalam pemilihan umum untuk segera mengundurkan diri dan tidak menggunakan alat kuasanya dalam rangka mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.

"Keempat, kami menuntut agar aparatur sipil negara baik ditingkat pusat, maupun yang berada di tingkat daerah untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu. Kelima, menuntut agar revisi Undang-Undang Pemilu yang berkenaan dengan keterlibatan presiden dan alat kuasa lainnya secara langsung dalam pemilu untuk secepatnya disahkan. Terakhir, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif akan kebutuhan untuk memperbaiki tatanan demokrasi dan koridor konstitusi di Indonesia," tegasnya.

Terakhir, Dylan menyampaikan jika pernyataan ini juga merupakan sikap keprihatinan mereka terhadap kondisi demokrasi di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang dianggap banyak bertentangan dengan cita-cita reformasi. Padahal seharusnya pemerintah mengedepankan demokrasi sebagai salah satu unsur utama demi terciptanya kedaulatan rakyat di Republik Indonesia.

"Poin-poin yang kami sampaikan ini tentu sepenuhnya berasal dari ketidakpuasan yang merayap hati sanubari. Sehingga memunculkan gerakan sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi, terkhusus hari ini di Universitas Brawijaya," pungkasnya.