Mendagri Bolehkan Pejabat Rapat di Hotel, Pemkot Malang Gercep Bikin Surat Edaran

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan jika pihaknya langsung menyiapkan surat edaran terkait pedoman kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di luar kantor setelah mendengar keputusan Mendagri. Tapi tetap akan ada penekanan khusus pada pelaksanaan kegiatan di luar kantor, karena harus mempertimbangkan urgensi dan jenis kegiatan, bukan sekadar formalitas. Ini agar tetap menjaga efisiensi dan mencegah pemborosan anggaran.

"Kita sudah berkonsultasi kemarin di Jakarta dan memang diperbolehkan, karena dianggap lebih efisien dalam beberapa hal. Apalagi memang ada keluhan dari PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), karena sebelumnya kegiatan pemerintah banyak dikurangi," terangnya saat dikonfirmasi pada Senin (9/6/2025).

Wahyu mengakui jika Pemkot Malang sudah mulai kembali menyelenggarakan beberapa kegiatan di hotel dan restoran. Tapi ia menegaskan kalau pelaksanaan kegiatan ini tetap dilakukan secara selektif dan berdasarkan kemampuan anggaran dari masing-masing OPD.

"Kita akan kita buat surat edaran, karena saat ini masih bersifat konsultatif. Tapi prinsipnya kalau memang anggarannya tidak mencukupi, ya cukup dilaksanakan di kantor saja," tegasnya.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan kalau anggaran untuk kegiatan di hotel dan restoran tetap akan lebih kecil dibandingkan saat sebelum kebijakan efisiensi. Aturan itu akan dirinci dalam surat edaran mengenai jumlah maksimal anggaran yang diperbolehkan kegiatan di luar kantor. Kemudian pemilihan tempat rapat di luar kantor juga akan mempertimbangkan jenis kegiatan yang dilakukan.

"Kita tetap akan batasi, OPD yang lebih tahu apakah kegiatan itu memang memerlukan tempat seperti hotel atau cukup di kantor. Karena saat ini masih ada kebijakan efisiensi," pungkasnya.