Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Times/Bela Ikhsan

Malang, IDN Times - Malang Corruption Watch (MC) layangkan protes keras terhadap APBD 2018 Kota Malang. Sebab, di dalamnya terdapat anggaran pembelian mobil dinas untuk pimpinan DPRD. MCW menilai hal itu sangat mencederai nurani publik. Apalagi,  41 DPRD Kota Malang telah ditangkap oleh KPK karena melakukan korupsi secara masal. Yang juga dipersoalkan adalah usulan anggaran untuk mobil pimpinan tersebut justru disahkan oleh para anggota parlemen yang berstatus Pergantian Antar Waktu (PAW).

"Ini sangat mencederai hak rakyat dalam kesejahteraan, padahal mobil dinas sebelumnya telah ada. Kenapa harus beli yang baru lagi," ujar Wakil Ketua Malang Corruption Watch, Atha Nursasi di Depan Kantor DPRD Kota Malang, Rabu, (13/2).

1. Belum terlalu banyak kerja sudah minta anggaran besar

IDN Times/Bela Ikhsan

Atha menilai bahwa angka Rp5,8 miliar untuk sebuah mobil adalah jumlah yang terlalu besar. Menurut dia, pengesahan ini merupakan hal yang memprihatinkan. "PAW baru telah minta fasiltas baru, padahal belum ada kerjaan sama sekali bagi Kota Malang. Fungsi fungsi tidak berjalan, indikatornya kami belum tau apapun yg telah dilakukan," terangnya.

2. Seharusnya lebih mementingkan kesejahteraan rakyat

Editorial Team

Tonton lebih seru di