Sisa Napas SMP Praja Mukti di Bawah Bayang-bayang Pembongkaran

IDN Times menemui seorang guru matematika SMP Praja Mukti, Danang Herdijanto. Ia hanya berbicara seraya menunduk. Sesekali tangan kanannya mengusap-usap lengan kirinya. Ucapannya lirih, pelan. Layaknya orang berbisik. Perlu mencondongkan tubuh untuk mendengar perkataannya secara jelas.

"Ya bagaimana ya, Mbak," tuturnya siang itu, Senin (10/10) kepada IDN Times ketika ditanya tentang nasib Pendidikan Paraja Mukti yang akan digusur dan dijadikan lapangan olahraga.

Saat ini ia bersama guru-guru, murid, dan wali murid sedang "sesak napas" di bawah bayang-bayang pembongkaran gedung sekolah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Danang merupakan salah satu pengawas Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3MS). Ia bercerita, tahun 2017, ketika itu Pemkot Surabaya tiba-tiba memberikan surat. Sekolah menerima kabar jika tanah yang telah ditempati sejak 1975 itu adalah aset Pemkot Surabaya. Padahal, Pemkot Surabaya tak bisa memberikan bukti kepemilikan tersebut.

Mereka awalnya tak mengerti maksud dan keinginan Pemkot Surabaya. Pihak sekolah lantas mengirim surat ke Kemendikbud RI. Surat itu dibalas. Isinya, Kemendikbud memberi tenggat waktu hingga tahun 2024 bagi Praja Mukti berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 20 Permendikbud nomor 36 tahun 2014 untuk menyelesaikan masalah tanah.

Pelayanan terhadap murid pun tetap berlangsung seperti biasanya. Namun kegetiran pihak sekolah terus berlanjut.

Pada 2019, pemkot melalui Dinas Pendidikan mengirimkan surat yang isinya soal penghentian Izin Operasional Sekolah. Alasannya, tanah tersebut dalam sengketa.

"Dia mengatakan ini tanah Pemkot lalu dengan tidak memberikan izin operasional kita," jelasnya.

Izin Operasional Sekolah pun tidak dikantongi SMP Praja Mukti. Berdasarkan itu, Dindik Kota Surabaya melarang SMP Praja Mukti untuk menerima siswa baru tahun ajaran 2019/2020. SMP Praja Mukti pun menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hingga saat ini perkara masih berlangsung.

"Karena belum selesai perkaranya, kami berani buka pendaftaran untuk murid baru," tuturnya.

Padahal, Kepala Dindik Surabaya M. Ikhsan mengatakan kepada awak media bahwa sudah tidak ada lagi siswa kelas VII di SMP Praja Mukti. Ia percaya diri berkata seperti itu lantaran sudah menghentikan izin operasional sekolah tersebut.

"Sekarang ini izin operasionalnya sudah habis. Nanti ketika proses ini berjalan, kami membantu memfasilitasi anak-anak. Muridnya sekitar 200an, kelas VIII dan IX," ujar Ikshan, Rabu lalu (2/10).

Meski bisa menerima murid, masalah tak berhenti sampai di situ. Peminat SMP Praja Mukti menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Padahal, sekolah ini termasuk pilihan favorit bagi warga sekitar yang anak-anaknya gagal masuk ke sekolah negeri.

"Waktu daftar hampir semua bertanya, apa benar berita soal sekolah mau digusur? Lalu kami bagaimana?" tutur Danang.

Ia pun bingung menjawab pertanyaan calon wali murid. Dijawab benar, ya memang ada ancaman demikian. Dijawab salah, faktanya persidangan sengket lahan masih berlangsung. Sekolah jadi serba salah.

Danang pun hanya bisa meminta orang tua bersabar, saat ini mereka tengah berjuang. Lantaran masalah sengketa tanah, murid baru SMP Praja Mukti menurun. Dulu mereka dapat menerima hingga 1.000 murid. Sekolah pun dilakukan dalam dua sesi, pagi dan siang. Namun, kini jumlah murid tak sampai 400 orang.

Selain tak boleh menerima siswa baru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) juga dihentikan. Sekolah pun kebingungan untuk menambal dana operasional sekolah.

Alih-alih menaikkan SPP, mereka memutuskan untuk memangkas gaji guru. Saat ini para guru dan karyawan hanya mengantongi uang berkisar Rp1,2 juta per bulan. Itu pun selalu tak tepat waktu. Sekolah terpaksa gali lubang tutup lubang.

"Sekolah ini punya moto. Kami memberikan pendidikan yang murah, tapi gak murahan. Kami gak mau mengingkari motto itu," tegas Danang.

Niat sekolah untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada masyarakat berekonomi rendah pun terhalang. Jalan mereka melayani masyarakat kini terhadang tanah yang akan disulap pemkot jadi lapangan.

Selain guru, para siswa juga tak luput terkena imbasnya. Kini, kegiatan-kegiatan nonakademis dihentikan. Mereka tak bisa lagi mengikuti ekstrakurikuler seperti basket, sepak bola, dan voli. Kegiatan tersebut dihentikan karena sekolah tak punya dana menggaji pelatih dan biaya perawatan fasilitas.

Saat ini ekstrakurikuler yang dipertahankan hanya yang memungkinkan menghasilkan prestasi dan dapat ditampilkan ketika sekolah butuh. Misalnya menari dan pencak silat.

Umumnya yang dihapuskan adalah kegiatan olahraga. Padahal, pemkot ingin menutup sekolah tersebut untuk dijadikan lapangan olahraga.

"Ya gak apa-apa. Mungkin Pemkot ingin muridnya sehat tapi gak sekolah," sindirnya lirih.

Yang jelas bagi Danang, pengurus, guru, wali murid, hingga alumni menguatkannya. Mereka ingin SMP Praja Mukti tetap dipertahankan. Berbagai cara akan mereka tempuh untuk memperjuangkan nasib sekolah berwarna biru-kuning itu.

"Sekarang kami berjuang lewat sidang. Sidangnya di PTUN tiap Kamis. Semoga memberikan hasil yang terbaik," harapnya.