Mahfud MD: Politik Identitas Boleh Tapi Tak untuk Menjatuhkan
Surabaya, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut bahwa berpoltik identitas sah-sah saja. Syaratnya, cara berpolitik semacam itu tidak digunakan untuk saling menjatuhkan.
1. Setiap individu boleh membawa identitasnya masing-masing
Mahfud menyebut tidak akan menghilangkan politik identitas di Indonesia. Setiap individu boleh membawa identitasnya masing-masing sebagai semangat dalam bekerja.
"Anda orang Jawa itu identitas politik, anda orang Islam itu identitas politik, tidak apa-apa bekerja dengan semangat itu. Tapi tidak boleh, politik identitas digunakan untuk membasmi orang lain," ujar Mahfud usai menggelar acara Cakrukan Menko Polhukam di Hotel Westin Surabaya, Selasa (28/2/2023).
Identitas dibawa sebagai semangat persatuan. Serta untuk berbagi peran membangun Indonesia sesuai identitas masing-masing.
"Berbagi peran untuk membangun Indonesia berdasarkan identitas masing-masing," terangnya. Mahfud juga membolehkan penceramah masjid untuk bercerama soal politik. Namun, politik yang bersifat inspiratif. "Tetapi kalau bilang si A boleh dipilih, si B jangan dipilih, partai ini baik, partai itu jelek, itu tidak boleh," ungkap dia.
2. Mahfud ingatkan masyarakat soal pemilu damai
Di acara Cakrukan itu, Mahfud mengingat masyarakat soal Pemilu 2024 yang aman, damai dan tertib. Konsep Cakrukan ala Jawa Timuran ia bawa agar masyarakat Jawa Timur bisa lebih santai berdiskusi hal-hal tentang pemilu. Pemerintah bisa mendengar yang dikeluhkan masyarakat, dan masyarakat bisa mengerti apa yang diharapkan pemerintah.
"Karena model gini lebih cair masyarakat tidak digurui tapi diajak bicara" ujarnya.
3. Ingatkan masyarakat tak buat berita bohong
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat dan media agar tidak membuat berita bohong menjelang pemilu 2024. Terkhusus bagi media yang senang membuat berita bersifat clickbait.
"Kadang kala berita dipelintir itu berbahaya untuk pemilu yang akan datang, tidak bagus," katanya. Kemudian soal banyaknya akun media sosial menjelang pemilu, Pemerintah sedang menyiapkan rancangan UU ITE yang baru.
"Media yang bisa dipertanggung jawabkan hanya ada 1000 di Indonesia sedangkan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan itu ada 800.000, kita harapkan anda ikut berperan," pungkasnya.
