Surabaya, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Rencana Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) harus dibahas ulang. Pasalnya, RUU ini menuai gejolak polemik di tengah masyarakat.
"Pemerintah sudah menyatakan (RUU HIP) harus dibahas kembali bersama masyarakat oleh DPR dulu," ujarnya ketika di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (5/7/2020).
Dari pandangan pemerintah sendiri, Mahfud MD menyatakan secara tegas menolak beberapa materi yang ada pada RUU HIP. Seperti halnya terkait tafsir Pancasila, kemudian tidak diikut sertakan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme.
"Kalau pemerintah misalnya, karena secara prosedural harus menanggapi itu, maka pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila. Menolak trisila, ekasila, sebagai perasannya, menolak tidak masuknya TAP MPR dan tafsir-tafsir Pancasila di berbagai bidang," tegasnya.
"Karena tidak boleh lagi ditafsirkan Pancasila itu di dalam sebuah Undang-undang, tapi ditafsirkan di banyak Undang-undang. Undang-undang ekonomi tafsir Pancasila, pendidikan tafsir Pancasila. Tidak boleh ditafsirkan dalam satu Undang-undang," dia melanjutkan.
Apabila materi RUU HIP yang ada saat ini tetap disahkan, Mahfud MD menyebut, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan berbagai ormas lainnya khawatir jika komunisme bangkit lagi. Pemerintah pun setuju dengan kekhawatiran itu.
"Itu sama dengan pemerintah (kekhawatirannya). Karena di dalam RUU yang asli diajukan, tidak ada TAP MPRS No. 25 Tahun 1966. Padahal itu yang menghalangi komunis. Kok itu tidak dipasang".
"Dan ditafsirkan lagi Pancasila, lalu diselewengkan dari aslinya. Dijadikan trisila atau ekasila, padahal aslinya ada lima, panca. Bukan tri, bukan eka. Kan gitu. Itu yang dikhawatirkan. Pemerintah merespons itu dan setuju dengan itu (kekhawatirannya)," terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Oleh sebab itu, lanjut Mahfud MD, pemerintah menunda pembahasan RUU HIP bersama DPR. Pihaknya akan mengirimkan tanggapan secara resmi mengenai hal ini pada 20 Juli mendatang.
"Tapi kalau tenggat waktu sampai 20 Juli pemerintah untuk menanggapi secara resmi," kata pria kelahiran Sampang, Madura tersebut.