Lorong Gelap PMI Kamboja dan Perangkap Judol

Berdasarkan data yang dihimpun, Rizal berangkat sebagai PMI di Kamboja secara nonprosedural. Rizal sudah bekerja di Kamboja sejak 4 Oktober 2024. Sebelum tiba di Kamboja, Rizal pergi ke Malaysia, dan melanjutkan perjalanan dengan naik kapal.

“Dari informasi yang dikumpulkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Banyuwangi, yang bersangkutan ini berangkat ke Kamboja tanpa diketahui pihak keluarga,” ungkap Kepala Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jatim, Gimbar Ombai Helawarnana kepada IDN Times, Rabu (14/5/2025).

Kemudian, pada Januari 2025, Rizal sempat menghubungi keluarga bahwa dirinya bekerja di Kamboja. Akan tetapi, Rizal tidak secara terbuka membeberkan siapa yang memberangkatkan dirinya. Hanya saja, korban sempat menghubungi adik sepupunya jika bekerja sebagai scammer. Kemudian tangannya diborgol pada 13 Maret 2025. Saat bersamaan, juga meminta doa keselamatan. Tapi akhirnya, kabar duka yang tiba.

Tertahan di Kamboja. Juga dirasakan dua PMI asal Kabupaten Jember. Keduanya kakak beradik. Berinisial TWI (27) dan BSNF (23). Keduanya diduga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dugaan ini muncul, ketika salah satu korban, BSNF menghubungi orangtuanya untuk meminta uang Rp100 juta sebagai tebusan. Agar bisa pulang ke Indonesia.

Dua bersaudara ini, berangkat sebagai pekerja ke Kamboja pada 2022. Mereka diiming-iming gaji besar. Bekerja di perusahaan digital advertising. Namun hingga kini, tidak jelas mereka bekerja sebagai apa. Sampai akhirnya, ancaman pembunuhan itu muncul dari perusahaan tempat keduanya bekerja. Beruntung, mereka bisa melarikan diri.

“Memang keduanya ke sana (Kamboja) itu nonprosedural, karena Kamboja bukan negara tujuan penempatan PMI. Tapi sekali lagi perlu diingat, mereka ini ke sana karena ada faktor ekonomi,” ungkap Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Jember, Nadifatul Khoiroh via telepon.

Karena faktor ekonomi, ditambah dengan susahnya mencari pekerjaan di tanah air, dua bersaudara ini pun nekat terbang ke Kamboja. Ternyata, ungkap Dhifa, keduanya ditipu. Peruusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut fiktif. Keduanya sempat diperlakukan tidak manusiawi. Mendapatkan kekerasan. Sampai akhirnya bisa kabur.

“Saat ini, kami terus berkomunikasi dengan keduanya. Mereka ditolong WNI di sana, ditampung sementara untuk bisa ke KBRI. Kabar terakhir, mereka diterima KBRI (Phnom Penh Kamboja) untuk audiensi. Harapan kami, bisa difasilitasi pulang,” terang Dhifa.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa tidak menutup mata akan fenomena PMI ilegal yang pergi Kamboja. Kemudian diperkajakan sebagai admin judol, penipu online dan scammer. Ia menyebut kalau beberapa dari mereka memang menjadi korban penipuan. Yang semula dijanjikan pekerjaan sebagai karyawan administratif di perusahaan pada umumnya.

“Ada yang awalnya dijanjikan pekerjaan administratif, tapi malah dipaksa mengoperasikan judi online. Bahkan ada yang organnya diperjualbelikan oleh pihak lain. Ini berat lagi, ini parah lagi,” ungkap Khofifah, Kamis (15/5/2025).

Lebih parahnya, lanjut Khofifah, proses rekrutmen yang terjadi untuk PMI nonprosedural ini berbasis desa dan kenalan pribadi. Maka dari itu, ia mengajak aparat penegak hukum dan pemerintah tingkat kabupaten/kota untuk turun ke desa-desa, melakukan pencegahan. Ia memberi sinyal, jika ada temuan sedemikian rupa, untuk segera ditindak saja.

“Sebenarnya sudah lama kami mengkoordinasikan hal ini dengan Kapolda, Bupati, Wali Kota. Rekrutmen ini berbasis desa, antar tetangga, antar kenalan, antar anggota keluarga,” beber Khofifah.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, mendorong agar proses rekrutmen PMI melalui prosedur yang sudah ada. Bisa lewat dinas tenaga kerja setempat atau badan pelayanan PMI yang tersedia. Menurutnya, tidak masalah jika seseorang harus bekerja keluarga negeri menjadi PMI. Asalkan, jalurnya legal. Sehingga mendapatkan jaminan perlindungan.

“Kalau PMI-nya produktif ya tidak masalah. Tapi kita harap ada pelatihan vokasional yang terus diperkuat secara berkala,” tegasnya.

Kepala BP3MI Jatim, Gimbar mengakui memang fenomena pekerja berangkat ke Kamboja ini muncul sejak pandemik COVID-19 merebak. Mereka tergiur ke sana karena bekerja bidang digitalisasi. Padahal, mereka dipekerjakan sebagai admin judi online (judol) hingga scammer.

“Sehingga dapat kami pastikan, yang berangkat ke Kamboja ini pasti nonprosedural,” kata Gimbar, Rabu (14/5/2025).

Karena, lanjut Gimbar, Indonesia tidak pernah menempatkan atau memilih negara tujuan PMI ke Kamboja. Akan tetapi, mereka tetap berangkat dengan iming-iming gaji besar dan pekerjaan yang mudah. Padahal ketika di sana, mereka diberikan beban kerja yang tinggi sebagai pelaku tindak kriminal. Mengoperasionalkan judol hingga melakukan penipuan.

Saat ini, gelombang migran masih terus berlangsung di Kamboja. Data KBRI Phnom Penh, kedatangan WNI ke Kamboja naik 10 kali lipat dari tahun 2020 ke 2024. Pada tahun 2020 hanya ada 14.565 orang, kemudian 2021 sempat turun menjadi 8.410 orang, tahun 2022 sebanyak 75.653 orang, selanjutnya 127.178 orang pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebanyak 166.795 orang.

"Mereka punya modus untuk bisa sampai ke Kamboja. Penerbangan transit dulu ke Malaysia atau Singapura atau Thailand. Kemudian lanjut ke Kamboja,” kata Gimbar. “Jadi dari pihak imigrasi pun sulit jika mau mencegah, karena tujuannya tidak tertulis Kamboja,” tambahnya.

Dari data 166.795 orang WNI tersebut, sebanyak 131.184 orang bahkan mempunyai izin tinggal di Kamboja. Mereka-mereka inilah yang diduga menjadi pekerja nonprosedural di Kamboja. Berdasarkan data yang ada, mayoritas bekerja di sektor industri online. Persentasenya mencapai 58 persen, industri perdagangan seperti resstoran hingga super market sebanyak 22 persen, lain-lain 10 persen, hotel dan pariwisata 5 persen, perbankan 3 persen dan konstruksi 2 persen.

Namun, kata Gimbar, populasi warga Jatim yang ada di Kamboja terbilang kecil. Masih berdasarkan data dari Kamboja, persentase warga Sumatera Utara menjadi terbanyak. Yakni 52,4 persen. Kemudian Jakarta 14,5 persen, Kalimantan Barat 6,4 persen, Jawa Barat 4,8 persen, Kepulauan Riau 4,1 persen, Banten 4 persen, Jawa Tengah 3,2 persen, Riau 2 persen dan Jatim masuk ke bagian provinsi lain yang merupakan provinsi gabungan sebesar 5,9 persen.

Banyaknya, populasi WNI di Kamboja ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah aduan atau permasalahan maupun yang meninggal dunia. Tercatat, aduan yang masuk nnaik 58 kali lipat dari tahun 2020 sebanyak 56 kasus dan tahun 2024 sebanyak 3.310 kasus. “Aduan ini terkait bisnis penipuan online,” beber Gimbar.

Para WNI yang mayoritas bekerja di industri online ini kebanyakan dipekerjakan sebagai admin judol, scammer, dan penipuan online. Hal ini, kata Gimbar, sudah ditelusuri pihak pemerintah maupun KBRI Phnom Penh. Diakui oleh badan pelayanan pekerja migran, mereka kesulitan menetapkan korban dan pelaku.

"Karena ada kompleksitas perlindungan, terutama terkait faktor bisnis penipuan dan judi online,” katanya.

Ilustrasi judi online (judol). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

Masifnya penyebaran dan ajakan judol di media sosial ini menarik antusiasme masyarakat. Banyak yang tergiur. Bisa mendapatkan uang dengan cara mudah. Dan tentunya instan. Tapi ternyata, hal itu dampaknya luuar biasa. Mereka yang kalah kini meratapi nasib, hingga mengganggu kejiwaannya. Terguncang.

Data dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, sepanjang tahun 2024, rumah sakit yang dinaungi Pemprov Jatim ini telah merawat sebanyak 68 pasien adiksi judi online. Dan yang mengkhawatirkan, tren ini terus meningkat. “Sampai bulan April (2025) saja, kami sudah menerima sebanyak 51 pasien dengan gangguan serupa,” ungkap Direktur RSJ Menur, Vitria Dewi, Selasa (20/5/2025).

“Kalau dilihat dari jumlah sekarang ini, memang potensinya ada peningkatan dibandingkan tahun lalu,” tambah Vitria.

Nah, yang lebih mengejutkan, kata Vitria, para pasien yang dibawa ke RSJ Menur tidak hanya berusia produktif saja--yang notabene sedang mencari kebutuhan finansial-. Mereka yang datang dari berbagai kalangan. “Pasien termuda 14 tahuun, yang tertua ada berusia 70 tahun,” bebernya.

Lebih lanjut, mayoritas pasien yang datang kondisinya berbeda-beda. Ada yang hhanyya butuh rawat jalan, tapi ada juga yang parah, hingga akhirnya harus rawat inap. “Bahkan, ada satu pasien yang datang dalam kondisi darurat melalui IGD,” kata Vitria. “Maka dari itu, keluarga harus lebih waspada, ketika seseorang mulai susah tidur, berbohong soal keuangan, atau tak bisa lepas dari ponsel karena judi, itu sinyal bahaya,” terangnya.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak pun mengajak semua pihak untuk melihat fenoma yang ada ini, termasuk peningkatan korban judol, sebaggai alarm tanda bahaya. Karena memang diakuinya, judi adalah candu. Jenisnya apapun, baik itu konvensional maupun online.

"Untuk judi online ada susunan saraf pusat yang terpengaruh, ada sebuah dopamine yang kemudian muncul yang menyebabkan ketergantungan. Dan ini berkaitan dengan susunan saraf pusat sehingga ditangani oleh psikiatrik. Jadi, psikolog sama psikiater beda psikiater ini bahkan bisa meresepkan obat untuk menangani kondisi-kondisi kejiwaan gitu," ungkapnya, Rabu (22/5/2025).

Meski ada kenaikan pasien di RSJ Menur, Emil memandang hal ini menandakan ada respons positif dari keluarga atau pecandu untuk keluar dari lingkaran setan. "Artinya bahwa ada peningkatan kesadaran dari masyarakat dan keluarga untuk memberikan pertolongan kepada anggota keluarga yang memang mengalami kecanduan atau adiksi pada judi online.Karena kecanduan adalah kondisi psikologis yang harus ditangani oleh pakar. Nah layanan ini sudah diverifikasi oleh Kemenkes RSJ Menur kita memiliki kompetensi untuk menangani itu," terangnya.

Mantan Bupati Trenggalek ini menyebut penanganan yang dilakukan di RSJ Menur dilakukan secara humanis, dan bersifat solutif terhadap pasien yang mengalami adiksi. "Jadi yang ditangani di Menur ini ada yang inap dan ada yang bisa rawat jalan ya, karena dia bisa merugikan diri sendiri atau bahkan orang-orang terdekatnya,” pungkasnya.