Legislator Beri Catatan Merah Penanganan COVID-19 di Jatim

Politisi PDIP ini mencatat ada tiga hal yang membuat penanganan pandemik COVID-19 di Jatim tidak maksimal. Pertama, publik tidak melihat bagaimana gubernur memiliki desain strategi yang jelas berikut eksekusinya dalam penanganan pandemik COVID-19. Misalnya 3T, Deni mengaku tidak pernah tahu bagaimana Pemprov Jatim mengejar rasio tracing ke tahap ideal satu banding 30.

"Juga bagaimana dengan target tes 1 per 1.000 penduduk, lalu berapa persentase kasus positif bisa dilacak kontak eratnya dalam sekian jam, berapa target persentase kontak erat yang melakukan karantina mandiri,” ungkap dia.

Selanjutnya, Deni menilai tidak ada mitigasi pada skenario-skenario terburuk. Misalnya bila kasus aktif mencapai 50 ribu, apa yang sudah disiapkan Pemprov Jatim. Juga bila sekian tenaga kesehatan (nakes) terpapar COVID-19 seperti sekarang, ia menanyakan solusi yang dimikiki Pemprov Jatim.

"Jika ada skenario terburuk, misal COVID-19 memuncak sampai 50.000 kasus aktif, apa yang sudah disiapkan Gubernur? Tidak ada. Seolah semua tiba masa tiba akal, rakyat yang jadi korban,” ujarnya.

"Daerah jalan sendiri-sendiri, dengan kreativitas dan keterbatasannya. Bahkan nyaris tanpa kajian epidemiologi dalam penanganan pandemi di daerah, di mana seharusnya Pemprov Jatim punya kesadaran dan kemampuan untuk itu,” dia menambahkan.

Contoh lainnya, adalah soal pengetesan, di mana saat ini berdasarkan Instruksi Mendagri terdapat target tes harian pada masing-masing kabupaten/kota. “Apa yang dilakukan Gubernur? Hanya menerbitkan keputusan yang isinya mengulangi instruksi Mendagri? Apa dong desain strategi yang disiapkan Pemprov Jatim untuk membantu kabupaten/kota memenuhi target tes harian?” kritik Deni.

Catatan kedua, Pemprov Jatim dianggap tidak cukup mampu mengoordinasikan antardaerah dalam penanganan pandemik COVID-19. Dia memberi contoh polemik Suramadu. “Masalah kisruh di Suramadu hanya satu contoh kecil betapa Pemprov Jatim tidak bisa memandu daerahnya dengan baik,” ungkapnya.

Ketiga, kepemimpinan di Pemprov Jatim tidak cukup mampu memberi teladan yang bisa membuat publik pada akhirnya patuh pada berbagai aturan terkait penanganan pandemik COVID-19. Deni menyebut perihal ulang tahun Khofifah dan Emil di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

“Gubernur, wagub, dan Sekda setali tiga uang dalam masalah pesta ulang tahun. Ketiganya tidak memberi teladan,” ujarnya.

Ketidakmampuan memberi teladan juga tampak dalam ikut sertanya Khofifah dalam pemilihan Ikatan Alumni Mahasiswa Universitas Airlangga (IKA UA). Ketika seluruh kepala daerah berjibaku hadapi pandemik, Khofifah malah nyalon ketua IKA UA.

"Tentu dengan segenap upaya lobi dan manuver yang melelahkan, padahal semestinya energi beliau 100 persen fokus ngurus pandemi,” bebernya.

Deni pun mendorong Pemprov Jatim segera menyiapkan rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan di beberapa daerah. Karena sekarang ini tidak semua daerah punya kemampuan untuk membuat rumah sakit lapangan.

"Seharusnya Pemprov Jatim hadir. Selain itu, ke depan pemprov harus punya skenario penyiapan rumah sakit khusus penyakit infeksi yang menyebar di beberapa daerah,” pungkas politisi alumnus Unair ini.