Surabaya, IDN Times - Barisan bendera biru, hijau, dan merah berkibar di tengah panas yang mulai mereda. Suara sirine lalu lintas tenggelam oleh teriakan komando, genderang mobil komando, dan sorakan massa. Di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (27/11/2025), ratusan buruh kembali memenuhi Jalan Pahlawan, menuntut satu hal yang sama. UMP 2026 yang layak.
Dari balik gulungan kawat berduri yang membentang memanjang, tampak massa buruh dari berbagai daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan hingga Jember bergerak menjadi satu. Warna-warni atribut serikat pekerja memenuhi ruang, menciptakan lautan manusia yang kompak menyerukan tuntutan mereka. “Kita ingin mengakhiri politik upah murah!” seru Ketua DPW FSPMI Jawa Timur, Jazuli melalui pengeras suara dari depan kawat berduri. Ratusan pasang mata tertuju padanya, sementara puluhan kamera ponsel mengabadikan momen tersebut.
Menurut Jazuli, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jawa Timur telah berada di atas Rp3,1 juta. Namun selama bertahun-tahun, penetapan upah masih mengacu pada kabupaten dengan nilai terendah. “Kita tidak mau Jawa Timur dicap sebagai provinsi miskin. Sudah hampir 15 tahun upah kita selalu mengikuti kabupaten terendah. Ini tidak adil untuk buruh, tidak adil untuk industri,” katanya tegas, disambut tepuk tangan dan yel-yel dari massa.
Massa aksi berdiri rapat di balik kawat berduri, benderanya berkibar tinggi, warna biru dari FSPMI, hijau dari Sarbumusi, merah dari barisan Garda Metal. Di bawah langit mendung Surabaya, harmoni tuntutan mereka menggema.
Setelah kurang lebih dua jam orasi dan negosiasi, perwakilan buruh bertemu langsung dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, yang berdiri menyampaikan respons pemerintah dari balik pagar Balai Kota.
Di hadapan perwakilan buruh serta puluhan aparat, Adhy menyampaikan bahwa aspirasi yang disuarakan telah diterima sepenuhnya oleh Pemprov Jatim.
“Atas nama Bu Gubernur dan Pak Wagub, kami berterima kasih. Pendapat buruh sejalan dengan kami. Pertumbuhan ekonomi Jatim stabil, dan itu karena kontribusi industri, karena kerja buruh,” ujarnya.
Adhy menegaskan bahwa pemerintah menunggu aturan pusat terkait mekanisme penentuan UMP 2026. Begitu regulasi dirilis, pihaknya berjanji akan kembali duduk bersama buruh. “Kami akan membahas lagi data-data yang ada demi kesejahteraan buruh dan mengurangi disparitas," ucapnya. Kalimat itu disambut sorakan persetujuan dari massa.
Meski kawat berduri membentang tebal, aksi berlangsung tertib. Barisan buruh yang mengenakan seragam hijau, biru, dan putih berdiri berhadapan dengan aparat kepolisian yang berjaga.
Beberapa buruh duduk bersila sembari mengibarkan bendera tinggi, sementara kelompok lain mengabadikan momen lewat kamera ponsel. Di sisi lain, mobil komando tinggi dengan pengeras suara besar terus menyiarkan orasi dari berbagai pimpinan serikat. Adhy lalu menyampaikan pesan terakhirnya. “Silakan aksi sampai aturan turun, tapi mohon jaga Jawa Timur tetap tertib”," pesannya. Massa merespons dengan tepuk tangan panjang.