Lantik Pejabat Tanpa Angkat Kadinkes, Khofifah Diprotes DPRD Jatim

Khofifah mengatakan, sebenarnya ia telah mengajukan nama-nama eselon II ke Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sejak awal Juni lalu. Nah, ketika disetujui dan akan dilantik, beberapa orang dilaporkan positif COVID-19, sehingga harus ditunda. Kemudian pelantikan digeser ke awal Juli, tapi ternyata ada kebijakan PPKM Darurat.

"Saya bilang nek (kalau) PPKM Darurat kita pelantikan nanti ada kesan tidak sesuai dengan suasana PPK Darurat. Terus saya bilang Senin kemarin, Senin ayo pelantikan, saya bilang gitu, terus ada yang positif lagi, coba bayangkan," beber Khofifah usai melantik di Grahadi, Rabu (28/7/2021).

"Lalu saya bilang, Rabu wes, mugo-mugo ndang onok seng wes mari iki positif terus negatif, ternyata kemarin saya dapat info, bu yang ini, ini dan ini, tiga orang ini masih positif. Wes ngene ae mari, pelantikane secara virtual, harus ada yang di hadirkan buk, iya yang sekarang tidak positif hadirkan, supaya ada sertijab dan ada penandatangan fakta integritas," dia melanjutkan.

Adapun nama-nama yang dilantik beserta jabatannya antara lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Abi Manyu Pontjo Atmodjo; Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jatim, Syaikhul Ghulam; Kepala Bappeda Jatim, Muhammad Yasin; Kepala DPMD Sukaryo; serta Kepala Dinas Kehutanan Jumadi

Kemudian, Direktur RSU Haji dr Herlin Ferliana; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ardo Sahak; Kepala ESDM, Nurkholis; Kepala BKD Indah Wahyuni; Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Dyah Wahyu Ermawati; Kepala Bakorwil Pamekasan Ir Gunawan Saleh;  Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santoso.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tiat Sutiati Suwardi; Direktur RSUD dr Soedono Madiun, dr Ilham; Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo; dan Kepala Satpol PP M Hadi Wawan Guntoro. Dalam pelantikan yang hadir secara luring hanya tiga orang, Abimanyu, Yasin dan Nurkholis.

"Jadi tadi yang hadir, ya hanya tiga, selain ada saksi, ada rohaniwan, ada Pak Wagub, Pak Sekda, terus Ketua Komisi A DPRD, hanya itu, yang lain virtual di tempat masing-masing," jelas Khofifah.

Nah, untuk posisi kepala dinas yang kosong, Khofifah akan segera mengisinya dengan Pelaksana Tugas (Plt) terlebih dahulu. Termasuk Kepala Dinas Kesehatan. Terkait penetapan definitif, nantinya akan digelar rapat untuk membuat Panitia Seleksi (Pansel).

"Jadi hari ini yang kosong-kosong akan di-Plt, kemudian kita segera open biding," ucap Khofifah.

Kosongnya jabatan Kepala Dinkes Jatim diprotes keras oleh anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesehatan, Deni Wicaksono. Ia menyesalkan langkah Khofiah, sebab saat ini kasus COVID-19 masih tergolong tinggi di Indonesia. Bahkan, menjadi penyumbang kematian terbanyak.

”Sangat disesalkan, bagaimana mungkin di tengah pandemi Covid-19 yang mengganas, dengan second wave yang bahkan kini menempatkan Jawa Timur sebagai penyumbang kasus kematian terbesar di Tanah Air, ternyata Dinas Kesehatan tidak memiliki pejabat definitif,” ungkapnya.

”Ini menunjukkan Gubernur Jawa Timur tidak memiliki skala prioritas yang jelas. Atau jangan-jangan, penanganan pandemi bukan prioritas bagi Gubernur? Kalau tidak jadi prioritas, maka wajar sampai muncul dugaan bahkan data-data kasus pun diduga diolah sedemikian rupa sebagaimana kini ramai dibicarakan publik,” imbuh politisi muda alumnus Universitas Airlangga tersebut.

Deni mengatakan, Plt kepala dinas tentu tidak bisa disamakan dengan pejabat definitif. Fungsi pelayanan memang bisa tetap berjalan, tetapi aspek perencanaan, penganggaran, hingga realisasi target pasti sulit optimal, karena pasti Plt juga merangkap jabatan di OPD lain. Walhasil, konsentrasi dan fokus kerjanya pasti terpecah.