KPU Surabaya dan Lamongan Belum 100 Persen Terima Anggaran Pilkada

26 Jul 2020, 14:27 WIB

Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (IDN Times/Sukma Shakti)

Surabaya, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan bahwa anggaran Pilkada serentak 2020 sudah tersalurkan 100 persen ke 206 KPU kabupaten/kota. Sementara sisanya baru menerima antara 40 sampai 80 persen.

Sebagai informasi, tahun ini Pilkada serentak digelar di 270 daerah. Rinciannya 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota se-Indonesia.

"Hanya sebagian kecil yang belum, (sekitar) 40 persen," ujarnya usai pantau coklit di rumah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kawasan Jemursari, Surabaya, Minggu (26/7/2020).

1. Jatim kurang Surabaya dan Lamongan

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (IDN Times/Istimewa)

Mengenai anggaran yang sudah masuk ke KPU kota/kabupaten di Jatim, Arief mengakui masih ada dua daerah yang belum 100 persen. Yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan. Sementara 17 daerah lainnya telah menerima anggaran termin pertama Pilkada 2020. Sekadar diketahui, tahun ini ada 19 daerah di Jatim yang menggelar pilkada serentak.

"Kalau Jatim yang belum 100 persen Kota Surabaya sama Lamongan," katanya.

2. Rencananya pekan ini ditransfer penuh

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) saat melakukan coklit di kediaman Gubernur Jatim Khofifah Indar Pariwansa. Dok. Humas Pemprov Jatim

Dia menambahkan, rencananya transfer anggaran secara penuh untuk Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan akan dituntaskan pekan ini. Arief juga mengaku telah berkomunikasi sekaligus berkoordinasi dengan KPU di kota dan kabupaten tersebut.

"Tapi saya sudah konfirmasi dengan KPU Surabaya, minggu ini akan ditransfer 100 persen. Begitu juga dengan Lamongan," ucapnya.

3. KPU Jatim sebut anggaran sudah cair Rp108 miliar

Ilustrasi Pilkada (IDN Times/Mardya Shakti)

Berdasarkan keterangan resmi di website KPU Jatim, termin pertama anggaran dari APBN yang sudah masuk ke KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur sejumlah Rp108.085.083.000. Anggaran tersebut akan segera di-break down dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai komponen kebutuhan.

"Pada prinsipnya, anggaran dari APBN memang difokuskan untuk pengadaan APD di berbagai tingkatan penyelenggara serta kebutuhan penambahan TPS di masing-masing Kabupaten/Kota yang sudah diajukan ke KPU RI” kata Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim Miftahur Rozaq.