Malang, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang memiliki tugas berat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mereka harus mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya menjadi masalah tersendiri di Kabupaten Malang. Pasalnya tingkat golongan putih (golput) cukup tinggi di wilayah ini.
KPU Pusat ternyata sudah memberikan target tersendiri untuk presentasi partisipasi masyarakat untuk Pemilu Serentak 2024. KPU Kabupaten Malang ditargetkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 80 persen.
"Tingkat partisipasi masyarakat untuk Pemilu 2024 tidak ada target sebenarnya. Tapi kami mengejar di angka 79-80 persen partisipasi masyarakat," terang Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi pada Kamis (28/12/2023).
Pria yang akrab disapa Dika ini mengatakan jika jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Malang pada 2024 sebanyak 2.065.367 orang. Artinya mereka berharap sekitar 1.652.294 orang memakai hak pilihnya.
Jika dibandingkan pada Pemilu 2019, sebenarnya partisipasi masyarakat cukup tinggi. Dika mencatat jika tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 telah memenuhi target dari KPU Pusat.
"Pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi masyarakat ada di angka 77,5 persen secara lokal di kabupaten. Jadi saat ini kita pasti harus lebih baik dibanding penyelenggaraan pemilu sebelumnya," tegasnya.
Oleh karena itu, Dika optimis jika tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 akan meningkat. Pasalnya mereka hanya perlu mencar 2,5 persen lagi untuk memenuhi target.
Namun, data tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 justru menurun drastis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020. Tercatat hanya 57,8 persen masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Malang. Tingkat golput saat Pilkada Kabupaten Malang 2024 mencapai 42,2 persen atau sekitar 2 juta orang tidak datang ke TPS.
"Tapi kalau berdasarkan pemantauan kami, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) lebih menarik di masyarakat Kabupaten Malang. Jadi sepertinya Pilkada ini kurang populer di masyarakat," jelasnya.
Meskipun demikian, Dika tidak ingin terlena dan akan tetap melakukan sosialisasi pada Pemilu 2024. Mereka juga akan menggandeng berbagai stakeholder mulai dari pemerintah hingga media massa untuk mensosialisasikan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 hingga 26 Juni 2024.
"Sebelum masa tenang kita akan mensosialisasikan kapan dilaksanakan pemungutan suara. Sehingga setiap DPT memiliki kesadaran untuk menggunakan hak suaranya," pungkasnya.