Surabaya, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan dua operasi tangkap tangan (OTT) di awal tahun bukan gebrakan. Jenderal polisi aktif ini mengaku justru prihatin dengan adanya temuan ini.
"Tentu menjadi keprihatinan kita bersama di awal 2020," ujarnya saat di Grand City Surabaya, Kamis (9/1).
Dua OTT yang dimaksud Firli ialah terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Ia menyesalkan para pejabat tersebut mau menerima hadiah atau suap untuk kepentingan pengambilan keputusan.
"Ada penyelenggara negara yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan salah satu tindak pidana khususnya korupsi, bentuknya adalah menerima hadiah atau menerima sesuatu dari para pihak supaya dia melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu," tambahnya.
Firli berharap penindakan oleh KPK berupa OTT bisa diturunkan. Syaratnya dengan pencegahan dan membekali kepala daerah maupun pejabat agar tidak korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena itulah ia bersedia hadir di hadapan kepala daerah, kapolda, kapolres, sekretaris daerah (sekda), camat, lurah dan kades se-Jatim.
"Dan ini adalah salah satu upaya kita dalam rangka memastikan, seluruh program pemerintahan bisa berjalan, dan tidak terjadinya penyimpangan atau tidak terjadinya suatu tindak korupsi," bebernya.
Lebih lanjut, ada tiga fokus yang menjadi sorotan KPK terkait tindak pidana korupsi. Pertama yaitu pada pelayanan publik dan tata niaga. Di sini diakui Firli sangat rawan dan rentan. Dia mencontohkan perizinan usaha, pembukaan lahan, perizinan prinsip hingga penggunaan alih fungsi lahan.
"(Sebaiknya) bupati wali kota tidak main-main perizinan," katanya.
Selanjutnya, mengenai pengelolaan uang negara. Penyelewengan dana atau anggaran di pemerintahan menjadi sorotan utama KPK. Ketiga yakni penegakan hukum dan reformasi bikrokrasi.
"Tolong pengangkatan, mutasi jabatan dilaksanakan transparan. Diikuti pegawai yang miliki berkompetensi," tegas Firli.
Ditanya apakah kepala daerah di Jatim yang tersandung kasus korupsi, Firli tidak bisa merincinya. Yang jelas dia hanya memberikan rambu-rambu saja agar korupsi dicegah.
Menurut data yang dihimpun sejauh ini ada 14 kepala daerah di Jatim yang tersandung kasus dengan KPK. Delapan di antaranya kepala daerah yang menjabat pada periode kedua.
"Saya tidak bisa mengatakan terbanyak atau tidak, karena wilayah Jatim juga luas, ada 38 kabupaten," tandas Firli.