Korban Bullying di Malang Trauma sampai Takut Salat Jumat

Abdul Aziz juga bercerita jika ada momen saat dirinya mengajak sang putra ke Masjid untuk Salat Jumat. Ia melakukan itu agar perlahan-lahan menyembuhkan trauma DFA dari keramaian.

"Kemarin saya ajak ke Masjid untuk Sholat Jumat dia tiba-tiba lari, katanya ada salah satu jamaah yang mirip sama yang menganiaya dia," bebernya saat dikonfirmasi pada Senin (27/02/2023).

Ia mengatakan kalau saat ini anaknya perlu bantuan psikolog untuk meredakan trauma yang ia miliki. Juga ia memberikan kegiatan kecil agar anaknya sibuk dan tidak tenggelam dalam trauma.

"Saya berharap secara sederhana ada aktivitas untuk anak saya. Tidak banyak merenung, karena khawatir juga kalau banyak merenung," jelasnya.

Pria keturunan Madura ini menjelaskan kalau sore ini akan segera berkoordinasi dengan salah satu psikolog untuk menangani anaknya. Selain itu, kehadiran psikolog ini juga diperlukan untuk mempersiapkan mental DFA untuk menghadiri diversi besok di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Numun jika DFA juga tidak siap, psikolog akan memberikan surat kepada kejaksaan.

"Hari ini kami hadir tanpa anak saya atau surat dari psikolog, karena sebelumnya tidak diberitahu kalau wajib ada anaknya atau suratnya. Kalau diberitahu kami akan siapkan tentunya," tegasnya.

Abdul Aziz menegaskan tidak akan memaksakan anaknya untuk hadir besok. Karena prioritasnya adalah kesehatan mental DFA. Apalagi pengalaman sebelumnya saat proses diverai di Polres Malang tetap berjalan meskipun DFA tidak hadir.

Lebih lanjut, Abdul Aziz menegaskan kalau proses hukum akan terus berlanjut, ia tidak akan berdamai dengan tersangka. Ia menegaskan ini akan jadi efek jera untuk tersangka, santri, pondok pesantren, terutama Annur 2 Bululawang. Bahwa kekerasan apapun bentuknya tidak akan lepas dari diproses hukum.

"Kedepannya santri harus aman, tenang belajar, dan orang tua tidak was-was. Ini juga jadi salah satu keuntungan bagi pesantren bahwa ada pesan khusus jangan memukul sembarangan atau menyiksa temannya, menganiaya temannya. Karena ada yang dilanjutkan hukumnya," paparnya.

Aziz juga mengatakan telah berkoordinasi dengan banyak pihak termasuk Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Prof Waryono. Ia diminta terlibat memberikan masukan dalam revisi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang keberadaan pondok pesantren dan mekanisme pencabutan ijin.

"Pencabutan izin manakala pondok pesantren tidak segera membuat sistem pengawasan dan punishmen yang terencana, terukur, dan terprediksi. Ini sedang kami susun, agar pondok pesantren kedepannya lebih baik," pungkasnya.