Khofifah Sebut Hanya Tulungagung yang Zero Kemiskinan Ekstrem

Khofifah mengungkapkan jika kemiskinan ekstrem di Jawa Timur masih di angka 1,2 persen yang tersebar hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur. Tercatat hanya Tulungagung yang sudah zero kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.

"Jadi tahun ini (kemiskinan ekstrem) 1,2 persen yang tersebar di semua kabupaten/kota Jawa Timur. Kecuali Tulungagung yang sudah zero kemiskinan ekstrim," terangnya.

Namun, ia mengungkapkan jika kepala-kepala daerah di Kota Batu, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun mempertanyakan indikator penilaian angka kemiskinan ekstrem tersebut. Pasalnya ia mengungkapkan jika data antara pemerintah pusat dan daerah bisa saja berbeda.

"Saya ketemu dengan sekretaris TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), yang ketuanya adalah Pak Wapres (Wakil Presiden). Saya menyampaikan mekanisme pendataan atau penyisiran kembali indikator kemiskinan ekstrem. Kawan-kawan pasti juga gak enak kalau teridentifikasi sebagai kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Khofifah menjelaskan jika data dari pusat menunjukkan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur di angka 3.000, tapi setelah dilakukan penyisiran ulang ternyata hanya di angka 929. Kemudian di Kabupaten Malang sendiri angka kemiskinan ekstrem berada di angka 211.

Khofifah dalam kesempatan tersebut juga menceritakan jika ada salah satu wali kota di Jawa Timur yang datang langsung ke Jakarta untuk mengkonfirmasi data kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Menurunnya data di pusat tidak sesuai data miliknya yang dihitung langsung di lapangan. Hasilnya setelah melakukan adjustment, ternyata angka kemiskinan di wilayahnya kecil.

"Sehingga kini kita harus melakukan verifikasi sendiri. Sehingga saya minta dinsos-dinsos ini agar menyisir kemiskinan ektrim hingga zero di akhir tahun," tuturnya.

Lebih lanjut, Khofifah meminta agar Kabupaten Malang kembali mencanangkan zakat produksi kepada pelaku usaha ultra-mikro. Pasalnya pelaku usaha ultra-mikro ini yang paling rentan terjerat rentenir.

Khofifah mengungkapkan jika ada zakat produksi yang disalurkan oleh Baznas dengan jumlah Rp500 ribu untuk setiap pelaku usaha ultra-mikro. Menurutnya jumlah ini memang kecil, tapi sangat dibutuhkan untuk pengusaha-pengusaha ultra-mikro seperti pedagang gorengan dan lainnya.

"Kita bersama-sama memberikan ruang pada mereka, agar memiliki akses pada format-format zakat dan hibah pada pelaku usaha ultra-mikro di masing-masing daerah," tegasnya.

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengungkap jika jumlah real warga miskin ektrem di Kabupaten Malang masih ada sebanyak 362 ribu. Ini jadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang agar menuntaskan jumlah ini sebelum tahun 2023 berakhir.

Langkah pertama Pemkab Malang adalah menyelaraskan data angka kemiskinan antara pemerintah pusat dan Pemkab Malang. Kemudian bersinergi dengan DPRD Kabupaten Malang dalam percepatan penganggaran. Terkahir mencari support dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kita dorong mereka (keluar miskin ektrem) agar menjadi wirausaha, dengan harapan mereka bisa graduasi (lepas dari kemiskinan ekstrem). Lalu dengan adanya sponsor dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, misalnya kemarin dari Bank Jatim dan hari ini dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur," pungkasnya.