Khawatir Tutup Sungai, Pemkab Jember Cari Metode Perubuhan Ruko

Dari 10 ruko di sempadan sungai Kali Jompo yang amblas terkena longsor, masih terdapat 21 ruko yang masih berdiri. Pihaknya berencana melakukan perobohan seluruh ruko tersebut sedikit demi sedikit. Longsor yang terjadi di sempadan Kali Jompo tersebut membuat jalan ambles sepanjang 94 meter dengan lebar 10 meter.

"Metodenya belum pernah digunakan, ini pertama kali kita assessment, untuk dibongkar diambil sedikit sedikit. Karena bahaya, kalau pakai alat berat nanti bisa ikut turun ke sungai, itu sudah kita perkirakan dari tahun kemarin, jadi kesulitannya itu, dan sudah dikomunikasikan dengan BBPJN. Sama sama kita cari solusi," terangnya.

Dalam proses perobohan ruko, pihaknya memperkirakan butuh waktu sekitar 20 hari ke depan.  Upaya normalisasi sungai yang tertimbun material ruko pasca longsor juga harus cepat dilakukan, agar air sungai tidak sampai meluap.

"Kalau hitungan kita 20 hari selesai, tapi bisa jadi lebih dari itu, semoga lebih cepat, tinggal cuaca, kalau hujan tidak bisa kerja. Yang utama sekarang mengevakuasi dan membersihkan yang roboh," terangnya.

Apalagi, kawasan Jalan Protokol Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates menjadi pusat aktivitas perekonomian dan transportasi kota.

"Kita cari cara agar tidak semakin merusak, karena di situ pusat perekonomian, jalur lintas utama, dan ternyata ada PDAM juga dibawahnya, sampai kemarin kami belum menemukan metode," ujarnya.

Terkait anggaran perobohan, Yasiana menyatakan belum ada persetujuan dari dewan. Jumlah anggaran yang diajukan mencapai Rp 200 juta.

"Anggaran perobohan, kita sudah mengajukan tapi tidak didok.(dewan), sementara pakai anggaran yang ada, kalau habis kita minta ke BPBD," katanya.

Sementara itu, Bupati Jember, Faida mengatakan, bangunan ruko merupakan aset milik Pemda yang dibangun pada tahun 1976. Pihaknya telah mengumpulkan pedagang di kawasan terdampak untuk mengumumkan perobohan bangunan ruko.

"Langkah kebencanaan, status bencana, tidak perlu dipermasalahkan ini kewenangan siapa. Karena Bangunannya milik pemkab yang dibangun tahun 1976, sungai kewenangan provinsi, jalannya kewenangan pusat.Tadi sudah kumpulkan pedagang, baik setuju dan tidak bangunan dirobohkan, harus dievakuasi," kata Faida.

Aturan pelarangan membangun di atas sempadan sungai, katanya baru keluar di tahun 2017, yang sebenarnya sudah ada di tahun 2015 oleh Permen PUPR No 28. Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

"Dulu belum ada aturan itu, aturan itu kalau tidak salah baru ada tahun 2017," katanya.

Sementara bagi pedagang yang merasa telah menyewa maupun memiliki ruko tersebut, pihaknya akan melakukan proses penyelesaian bersama Disperindag dan Polres Jember.

"Pedagang sudah jual beli, dan mereka sudah merasa memiliki pribadi, bukan milik pemkab. Kita lepaskan, karena ini urusan kebencanaan. Indak (Dinas Industri dan Perdagangan) bersama polres untuk mengusut masalah ini, untuk perintah mengosongkan wilayah," katanya.

Sementara ini, Forpimda telah sepakat untuk menutup jalan protokol dan mengevakuasi warga yang ada di sekitar ruko.

"Merobohkan ini sudah menganggarkan di tahun 2020 ini, tapi tidak mudah, kalau dirobohkan ke arah sungai akan memicu banjir, kalau ke jalan, jalan harus ditutup.
Dirobohkan ke jalan raya, tidak menutup kemungkinan mengenai rumah warga. Kita imbau pengosongan rumah sekitar warga saat merobohkan bangunan," ujarnya.