Ketua DPRD Kota Malang Minta Tak Ada Aksi saat Pelantikan
Malang, IDN Times - Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menemui para demonstran yang melaksanakan aksi kawal Putusan MK pada hari ini (22/8/2024) di depan Kantor DPRD Kota Malang. Ia menjanjikan jika tuntutan mereka akan disampaikan kepada DPR RI. Tapi, Made memberi pesan khusus agar para demonstran tidak melakukan aksi saat pelantikan anggota DPRD Kota Malang yang terpilih pada Pilleg Kota Malang 2024.
1. Made minta tidak demo saat pelantikan pada 24 Agustus 2024
Made menyampaikan jika DPRD Kota Malang akan memiliki acara besar yaitu pelantikan 45 anggota DPRD Kota Malang pada 24 Agustus 2024. Oleh karena itu, ia minta masyarakat tidak melakukan aksi demo saat acara yang akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai 11.00 WIB ini.
"Setelah itu kami sudah sah lagi untuk menerima (aspirasi). Karena masa jabatan kami sudah berakhir pada 24 Agustus 2024, jika tidak ada pelantikan maka tidak sah DPRD-nya," terangnya.
Made meminta masyarakat untuk menghormati agenda-agenda kenegaraan yang sudah sesuai konstitusi. Ia menyampaikan kalau masyarakat menuntut sesuai konstitusi, maka tindakan masyarakat harus sesuai konstitusi juga.
2. Made yakin tidak akan ada upaya menggagalkan pelantikan, pasalnya DPRD Kota Malang tidak terpengaruh KIM Plus
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Malang ini menyatakan jika gejolak di masyarakat hari ini disebabkan DPR RI, dan ia merasa DPRD Kota Malang tidak pernah membuat kebijakan tidak pro rakyat. Oleh karena itu, ia merasa tidak akan ada masyarakat Kota Malang yang akan mencoba menggagalkan pelantikan 2 hari lagi ini.
Made juga menegaskan jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak berlaku di DPRD Kota Malang, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Ini juga dibuktikan dengan Made yang didampingi seluruh fraksi menemui para demonstran siang tadi. Ia juga mengatakan jika hubungan 9 partai yang ada di Kota Malang masih baik-baik saja.
"Kita tidak terpengaruh dengan KIM Plus atau koalisi besar lah. Karena khususnya di PDIP tidak mengakui adanya koalisi, karena kita sistem presidential dan bukan parlementer, yang ada adalah kerjasama politik antar partai," tegasnya.
3. DPRD Kota Malang santai hadapi ancaman demo lebih besar
Lebih lanjut, Made menyampaikan dinamika yang terjadi di Kota Malang kepada DPR RI. Menurutnya keputusan MK saat ini menjadi dilematis di masyarakat karena ada kesan MA dan MK dibenturkan. Ia juga menyampaikan agar pemerintah pusat tidak mencampur adukkan kewenangan MA dan MK.
"Mau tidak mau itulah fenomena yang terjadi (ancaman demo lebih besar), kami DPRD tidak bisa melarang dan siap menampung saja. Kami tidak dalam kapasitas untuk mendukung atau menolak, karena kami sebagai penerima aspirasi saja," pungkasnya.
