Kepsek SMA/SMK Negeri Akan Dicopot Bila Gelar Wisuda dan Study Tour
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menegaskan SMA/SMK Negeri tak boleh menggelar wisuda dan study tour atau wisata luar kota. Bila sekolah nekat gelar wisuda atau wisata luar kota, maka kepala sekolah (kepsek) akan mendapatkan sanksi pencopotan.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak mengatakan larangan kegiatan wisuda dan wisata luar kota ini telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur. SMA/SMK Negeri adalah kewenangan Pemprov Jatim.
"SMA Negeri dan SMK Negeri adalah kewenangan pemprov. Dan keputusan gubernur yang disampaikan dinas pendidikan tidak boleh (ada wisuda dan wisata luar kota)," ujar Emil ditemui di Universitas Terbuka (UT) Surabaya, Sabtu (17/5/2025).
Bagi sekolah yang masih menggelar kegiatan wisuda maupun wisata luar kota, Emil menegaskan, akan mencopot kepala sekolah. "(Saksi) Bisa dicopot," tegas dia.
Sementara terkait dengan jenjang pendidikan SD dan SMP, Emil menyerahkan kepasa masing-masing kabupaten/kota. Namun, ia menagaskan bila gubernur melarang untuk jenjang SMA/SMK, maka seharusnya bupati dan wali kota dapat mengikuti.
"Kalau ada yang tanya dimana SD dan SMP negeri, kalau gubernur sudah memutuskan, masa bupati/wali kota berbeda," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan kebijakan ini dibuat untuk menyikapi keresahan yang dialami masyarakat. Dari laporan yang ia terima, biaya wisuda tinggi. Sehingga memberatkan orang tua atau wali murid.
"Kami menyadari bahwa kelulusan seharusnya menjadi momen yang membahagiakan bagi seluruh siswa tanpa memberatkan pihak manapun. Namun kita juga ingin kegiatan ini tidak memberatkan orang tua," ujar Aries pada Senin (10/3/2025) lalu .
Karenanya, Aries mengajak satuan pendidikan untuk menjaga kekondusifan dan ketenangan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. "Istilah kegiatan wisuda/purnawiyata ditiadakan. Hanya kelulusan siswa dari SMA, SMK, dan SLB," katanya.
Aries juga menyebut, satuan pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan wisuda di luar lingkungan sekolah dengan alasan apapun. Pihaknya meminta supaya tidak memaksakan murid harus memakai jas atau kebaya dan pakaian sejenisnya saat kelulusan.
"Saya juga minta tidak boleh ada penarikan apapun untuk tujuan wisuda atau purnawiyata. Kecuali ada donatur dari masyarakat secara sukarela yang tidak mengikat," kata Aries menegaskan.
Dalam memaknai kelulusan, lanjut Aries, bisa dilakukan secara sederhana tanpa harus membebani orang tua murid. Ia berharap dengan imbauan ini, akan lahir banyak ide kreatif dan inovatif untuk membuat acara kelulusan.
