Kepala BP2D Kota Malang Optimistis Penerimaan Pajak Daerah Terealisasi

Dalam kesempatan yang sama, pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania tersebut tak lupa mengingatkan kepada wajib pajak (WP), khususnya yang melaporkan pajaknya sendiri alias self assesment, supaya tertib dalam melaporkan omzetnya untuk pembayaran pajak daerah.

Menurut ketentuan, setiap bulannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, WP harus melaporkan omzet bulan sebelumnya atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) untuk ketetapan pajaknya. Kalau melewati ketentuan tersebut, WP akan dikenai denda sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan yang dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Menindaklanjuti arahan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI tanggal 6 September 2019 tentang optimalisasi PAD, pihak BP2D pun secara intensif melakukan upaya persuasif kepada para WP dalam melakukan penagihan pajak. "Tentunya berbagai upaya optimalisasi telah kami lakukan sesuai dengan arahan atau supervisi Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI. Hasilnya pun kami laporkan langsung," tegas Sam Ade.

Bagi WP yang melakukan pelaporan pajak secara online tetap bisa melakukannya hingga tanggal 10 seperti biasa. Apalagi, saat ini sudah hadir aplikasi SAMPADE yang terus dioptimalisasi dan proses upgrade sehingga terintegrasi dengan sistem online banking yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun melalui gadget, real time selama 24 jam.

Sementara itu, bagi warga Malang yang belum memanfaatkan program 'pemutihan' Sunset Policy IV, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengimbau agar bergegas mengurusnya karena pelaksanaan program tersebut hanya sampai 17 November mendatang.

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan waktu selagi program Sunset Policy berjalan selama dua bulan ke depan,” imbau Wali Kota Malang, Sutiaji.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para Wajib Pajak (WP) PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak 1990-an hingga kurun waktu 2018.

Hal tersebut disebabkan realitas yang ada di lapangan membuktikan banyak masyarakat kecil alias kalangan bawah yang menunggak PBB sejak 1990-an dan kesulitan membayar denda sebesar 2% per bulan.

“Semoga dalam penerapannya tepat sasaran dan ke depannya semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” sambung orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.

Tercatat sejauh ini sudah ada 1.529 WP yang memanfaatkan program Sunset Policy dengan realisasi pembayaran PBB Perkotaan mencapai Rp1.061.893.391.