Kematian Akibat COVID-19 yang Tak Dianggap

Sesampainya di RSAL, Sudirman langsung ditangani di NICU pada 5 Juni 2021. Tidak ada satu pun pihak keluarga yang diizinkan mendampingi di ruang perawatan. Sementara kebutuhan Sudirman, mulai dari buah, makanan hingga vitamin hanya dititipkan ke perawatnya. Seiring berjalannya waktu, kondisi Sudirman membaik. Beberapa kali sempat menelepon keluarga yang harap-harap cemas di rumah. "Karena boleh bawa HP, kalau lagi sesek ya bilang, panas juga bilang. Kita hanya bisa pantau, soalnya gak boleh jenguk," kata dia.

Lagi-lagi, kondisi membaik yang ditunjukkan Sudirman hanya sesaat. Pada 8 Juni 2021, pihak RSAL harus memasang ventilator untuk penunjang kondisi pasien yang semakin memburuk. Ketika itu pula, pihak keluarga tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Sudirman. Sebab, Sudirman sudah dalam kondisi tidak sadar. "Sejak dipasang itu gak telepon lagi, ayah dikirimi pesan itu terkirim tapi kok gak bales. Kita telepon ke mana tidak tahu. Tidak dikasih nomor rumah sakit. Kita tinggal nomor di rumah sakit tapi tidak dikabari kondisi ayah," Mega membeberkan.

Di tengah kegelisahan menunggu kabar Sudirman, pada 13 Juni 2021, ponsel Sukemi pun berdering. Ternyata pihak RSAL memberitahukan bahwa Sudirman sedang kritis. Di saat yang sama, Mega tak bisa berbuat apapun. Karena ia dan anaknya yang kedua masih menjalani isolasi di RS BDH setelah dinyatakan terpapar COVID-19 sejak 11 Juni 2021. Sekitar pukul 12.30 WIB, Sudirman dinyatakan mengembuskan napas terakhir.

Lantaran meninggal dunia dalam keadaan positif COVID-19, Sudirman harus dimakamkan sesuai dengan protokol yang berlaku. Jenazahnya dimasukkan ke dalam peti, lalu dibawa ke pemakaman di Babat Jerawat, Surabaya. "Pemakamannya itu dikenakan biaya sewa tanah Rp270 ribu per tiga tahun sekali," ucap dia. "Kalau nisan beli sendiri, peti tidak bayar karena dari rumah sakit," Mega melanjutkan.

Meski mempunyai bukti keterangan surat kematian hingga dimakamkan dengan protokol COVID-19, nyatanya kepergian Sudirman tak dianggap oleh pemerintah. Berdasarkan data milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), pada 13 Juni 2021 menyebut bahwa di Surabaya nol kematian. Seolah kompak, data milik Pemkot Surabaya juga menunjukkan di Kota Pahlawan tidak ada kasus kematian pada tanggal tersebut.

Mengetahui informasi ini, Mega dan Sukemi langsung meneteskan air mata. Keduanya sangat kecewa dengan pemerintah yang tega tidak mencatat kematian orang tercintanya pada 13 Juni 2021. "Kami sangat kecewa dengan hasil pencatatan di website yang tidak sesuai, seharusnya ayah saya tercatat sebagai korban COVID-19. Sebagai anak saya sedih dan menyayangkan kematian ayah saya tidak dianggap pemerintah," ungkap dia.

Tak terima dengan kondisi yang ada, Mega melayangkan surat yang ditujukan kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Surat yang dikirim Mega via jasa ekspedisi pada 14 September 2021 itu berisi seputar pertanyaan kematian ayahnya yang tidak dicatat oleh Pemkot Surabaya. Terdapat juga keluh kesah dari Mega tentang biaya sewa tanah pemakaman.

Selain itu, ada pula harapan yang disampaikan oleh Mega dalam surat tersebut. Harapan agar ayahnya dicatat dan diakui sebagai korban COVID-19. Sehingga hak-hak berupa santunan ahli waris dapat dikucurkan oleh pemerintah. Khususnya Dinas Sosial Jatim yang menjanjikan ahli waris mendapatkan Rp5 juta. "Kami sudah tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa kalau bukan ke Pak Eri Cahyadi selaku pemimpin kami di Kota Surabaya," tulis Mega dalam suratnya.

Sudirman hanyalah salah satu korban COVID-19 yang tak dianggap kematiannya di tanggal ia meninggal dunia. Karena ada pula korban COVID-19 berinisial NH (23) yang mengembuskan napas terakhir usai berjuang melawan infeksi virus corona SARS CoV-2 di RS Universitas Airlangga pada 18 Juli 2021. Nah, pada hari itu, pemkot maupun pemprov kompak mencatatkan nol kematian di Surabaya.

"Harusnya pemkot dan pemprov transparan saja," tegas salah satu keluarga NH berinisial FHM (28). FHM mengonfirmasi kalau NH memang meninggal dalam kondisi positif COVID-19. Mendiang pun dimakamkan di tempat pemakaman Babat Jerawat dengan protokol COVID-19.

Selain NH, ada mendiang Suparno yang meninggal dunia akibat COVID-19 pada 2 Juli 2021 di Kota Malang. Tapi pada hari itu, Pemkot Malang melaporkan tidak ada kematian karena COVID-19. Salah satu cucu Suparno, Tabing mengungkapkan kalau kakenya sempat dirawat di RS Dr. Saiful Anwar, Malang. "Kalau kakek tanggal 2 (Juli 2021) meninggal dalam keadaan positif COVID-19," ucap dia.

Tidak dicatatnya kematian sang kakek pada tanggal tersebut, Tabing merasa seluruh kenangan yang ada dihapus begitu saja. "Sangat terpukul, apalagi kalau yang mbah (Suparno), soalnya deket banget. Soalnya kayak cucu paling deketlah. Kehilangan jadi sepi di rumah," ungkapnya.

Kemudian ada juga Nurhidayat, warga Belimbing, Kota Malang yang meninggal dunia akibat COVID-19 pada 13 Juli 2021. Anak Nurhidayat, Hayyu Dwi Cahyani menyampaikan bahwa ayah dan ibunya dirawat di RS Dr. Saiful Anwar. Selang dua hari meinggal, istri Nurhidayat pun menyusul pada 15 Juli 2021 dengan status terkonfirmasi positif COVID-19.

"Dari keluarga pasrah kalau takdirnya begitu, tapi kalau bisa pemerintah jujurlah. Jadi masyarakat itu percaya," harap Hayyu.

Pihak Pemkot Surabaya menegaskan kalau seluruh kematian akibat COVID-19 dicatat. Namun untuk pencatatannya diakui oleh Kasubag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengalami keterlambatan. Sehinggga pencatatan yang ada tidak real time. "Itu kejadian yang sudah lalu, ketika di tanggal tersebut tercatat nol kasus, ini bisa nol kasus kematian dua minggu yang lalu di tanggal berapa gitu," tegas dia.

Senada dengan Febri, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif mengatakan ada keterlambatan pelaporan kematian. Namun, juga ada kematian akibat COVID-19 yang tidak dilaporkan ke aplikasi New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penyebabnya, tidak semua rumah sakit dan laboratorium memiliki akun NAR.

"Jadi pada intinya, kami mencatat dan melaporkan semua kasus kematian yang berasal dari rumah sakit, tempat perawatan lain safe house, isolasi mandiri di rumah selama hasil pemeriksaannya itu berasal dari laboratorium yang terkoneksi dengan NAR," terangnya. "Kalau kita sesuai regulasi yang ada, kasus kematian yang kita laporkan sesuai yang saya sampaikan di awal tadi (di NAR),” Husnul menambahkan.

Sementara itu, Plt Karo Administrasi Pimpinan yang menaungi Humas Pemprov Jatim, Aries Agung Paewai menegaskan bahwa penyampaikan data kasus harian, sembuh hingga kematian dilaporkan dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga pemprov tidak tahu menahu mengenai adanya pencatatan yang salah.

"Data kematian bukannya yang rilis dari kabupaten/kota? Kok ibu Gubernur (Khofifah), kan itu sifatnya online. Provinsi hanya menerima data," tegas dia.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur (Jatim), dr. Sutrisno mengakui bahwa data yang disajikan pemerintah tidak layak dipakai untuk rujukan dalam pengambilan kebijakan. "Jangan hanya di belakang meja saja untuk mengambil keputusan. Sehingga jangan heran kalau data yang masuk kematian di Malang cuma nol, cuma dua tapi coba lihat kuburan. Hampir 20-30 kali lipat dengan data yang ada di meja," ujarnya saat konferensi pers virtual dengan Lapor COVID-19, Kamis (22/7/2021).

Perbandingan pemakaman protokol kesehatan dengan penyajian data milik Pemkot Surabaya, misalnya, mengalami selisih. Pada Juni 2021, kematian yang dicatat 26 orang namun data pemakaman dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya bahwa sepanjang bulan itu ada 774 warga Kota Pahlawan dimakamkan dengan protokol kesehatan. Artinya ada 748 jenazah yang tidak jelas statusnya.

Kemudian pada Juli 2021, pemkot melaporkan ada 489 kasus kematian COVID-19. Sementara data pemakaman milik PPID Kota Surabaya menyebut ada 3.950 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Maka, berarti ada 3.461 jenazah yang statusnya tidak diakui. Adanya data ini, Epidemiolog Grifith Univerity, Australia, Dicky Budiman menilai, ada kecenderungan untuk menyeleksi pencatatan tersebut. Tujuannya diduga untuk menjaga citra. "Ini menyangkut ke performa daerah. Jadi ada salah kaprah," katanya via Zoom.

Bagi Sukemi, kematian suaminya, Sudirman bukanlah sekadar angka-angka semata maupun statistik untuk performan daerah. Ia tak mau tahu tentang alasan pemerintah sampai tega tak menganggap kematian sang suami. Kini ia hanya bisa berdoa, agar Sudirman diterima di surga sembari melanjutkan hidup yang masih panjang. “Seminggu sekali saya ke makam suami, mendoakan yang terbaik agar tenang di surga,” pungkasnya.

Disclaimer: Peliputan ini merupakan hasil kolaborasi dengan jurnalis CNN Indonesia, Project Multatuli, Volkpop dan Harian Kompas.