Kedatangan Prabowo Subianto Disambut Protes Koalisi Masyarakat Sipil

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Daniel Siagian menyampaikan jika cukup sekali saja rakyat mengalami rezim otoriter yang dikuasai oleh Soeharto, keluarga, dan kroni-kroninya selama 32 tahun. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada masa Orde Baru dan kekayaan negara pada masa itu dinikmati secara terbatas oleh segelintir elite yang berada dalam lingkaran kekuasaan Soeharto.

Ia menegaskan bahwa dalam TAP MPR X/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara semasa pemerintahan Soeharto telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. TAP MPR menegaskan bahwa hal itu tidak boleh terulang di masa depan.

"Kami masyarakat sipil menilai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi. Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam konstitusi dan mengancam hak-hak konstitusional warga," terangnya.

Menurut Daniel, Gibran tidak layak menjadi Calon Wakil Presiden karena lahir dari proses yang merusak etika kehidupan bangsa dan tidak konstitusional. Pencalonan Gibran menginjak-injak akal sehat kita dalam berbangsa dan bernegara serta mengingkari Konstitusi. Hal ini terlihat secara terang benderang ketika terjadi pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kekuasaan untuk memuluskan langkah pencawapresan Gibran yang merupakan anak Presiden Jokowi.

Ia menjelaskan pencalonan Gibran merupakan pembajakan yang sarat dengan nepotisme, dan sulit dibantah mengingat Anwar Usman yang dalam persidangan MK saat itu menjabat Ketua Majelis Hakim memiliki hubungan kekerabatan dengan Jokowi dan Gibran. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi dan memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto jelas sarat KKN.

Daniel mengatakan jika MKMK telah menyatakan terjadi pelanggaran etik berat dalam sidang gugatan batas usia Capres dan Cawapres, namun hasil sidang etik MKMK tidak digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi, atau bahkan membatalkan pencalonan Gibran sebagai Cawapres dan Gibran tetap terus dicalonkan. Menurutnya ini telah menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara. 

"Mereka tidak lagi memperdulikan etika dan prinsip-prinsip dasar dalam Konstitusi Negara. Semua hal diakali demi mengamankan dan melanggengkan kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni- kroninya," ucapnya.

Terlebih ia juga memandang Prabowo sesungguhnya tidak pantas untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai Presiden Indonesia mendatang. Pasalnya ia merupakan orang yang bertanggungjawab dalam kasus penculikan dan penghilangan aktivis secara paksa pada 1997-1998. 

"Fakta sejarah telah membuktikan bahwa Prabowo Subianto dipecat dari dinas kemiliteran karena terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tersebut. Hingga saat ini, Prabowo cenderung menghindar dari proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM," tegasnya.

Lebih lanjut, Daniel menilai jika selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo telah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup melalui proyek Food Estate, terutama di Kalimantan Tengah. Proyek tersebut telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan konflik agraria.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran tidak pantas dan tidak layak dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Aksi ini juga dilakukan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak memuluskan jalan pasangan calon nomor urut 2 ini.

"Sudah saatnya demokrasi dan konstitusi diselamatkan, agar negara ini tidak hanya dikuasai oleh Jokowi, keluarga, dan kroni- kroninya. Negeri ini harus tetap dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.