Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Bikin Pengusaha Thrifting Resah

Salah seorang pelaku usaha pakaian thrifting di Malang, Rio menceritakan kalau kini ia dan pengusaha pakaian thrifting lain mulai ketar-ketir dengan kebijakan larangan impor pakaian bekas. Pasalnya kini mereka sulit mendapatkan suplai pakaian impor bekas karena pemerintah secara ketat membatasi kedatangan pakaian impor bekas di pelabuhan.

"Sejauh ini, kalau toko (thrifting) yang sampai Gunung tikar belum ada. Tapi dampak paling dirasakan ya cari barang sulit, stok dikit demand tinggi. Jadi ada yang naikin harga, ada yang harga tetap stabil tapi first pay first get," terangnya saat dikonfirmasi pada Kamis (6/11/2025).

Rio merasa dalam kebijakan ini justru toko-toko kecil seperti miliknya yang jadi korban, padahal mereka merupakan penggerak roda ekonomi kalangan bawah. Menurutnya yang harusnya dibasmi pemerintah adalah importir yang melakukan permainan kotor di pelabuhan. "Kalau dari toko saya sendiri, pertengahan bulan Oktober 2025 sampai saat ini pendapatan sangat fluktuatif. Kadang omset harian tinggi, tapi kadang benar-benar nol rupiah," bebernya.

Melihat kebijakan pemerintah terhadap pakaian impor bekas, Rio merasa sebenarnya kebijakan ini cukup masuk akal agar tidak sembarang pakaian impor bekas masuk ke Indonesia sehingga berdampak pada kesehatan dan penumpukan sampah. Tapi ia merasa seringkali praktik di lapangan tidak realistis dan mematikan para pengusaha kecil.

"Banyak pelaku thrifting itu bukan importir besar dan hanya ingin menyambung hidup dari barang yang sudah beredar, dan banyak orang yang bisa bangkit dari keterpurukan karena mulai dagang thrifting. Sekarang jadi benar-benar terdampak karena barang jadi makin dikit, sehingga harga makin naik dan kita susah bersaing dengan yang punya stok banyak," bebernya.

Ia juga berkomentar terkait tujuan pemerintah agar industri tekstil nasional bangkit dengan melarang pakaian impor bekas. Menurutnya, pemerintah harusnya mendorong pengusaha tekstil lokal agar lebih kreatif mulai dari produk hingga pengemasan, karena menurutnya masyarakat sekarang membeli bukan hanya karena butuh tapi juga gengsi.

"Jadi kalau tujuan kebijakan pemerintah bukan membunuh pengusaha kecil seperti kita, harusnya pemerintah punya memberikan ruang sendiri agar pengusaha kecil bisa bertahan. Karena thrifting bukan sekedar jualan pakaian bekas, tapi kesadaran konsumen atas value sebuah barang," tegasnya.

Lebih lanjut, Rio berharap agar pemerintah lebih bijak lagi dalam melakukan pengawasan dan sweeping terhadap pakaian impor bekas yang datang di pelabuhan. Pemerintah harus bisa membedakan mana importir dengan kontainer besar dan mana pelaku kecil yang jual barang dari sisa pasar.

Ia juga berharap pemerintah menyediakan jalur khusus yang legal kepada pakaian bekas impor yang masih layak pakai. Sehingga ada pengawasan yang transparan sehingga diketahui asal usul barang tanpa sedikit mengurangi value barang.

"Jadi bukan langsung menutup total impor barang. Kalau memang ingin menghidupkan brand lokal, ya tolong pelaku thrifting ini dijembatani agar bisa transaksi atau kurasi barang yang kebih baik. Selama ini juga event thrifting juga selalu menggandeng brand pakaian lokal untuk kolaborasi. Ayo benahi ekosistemnya, bukan dihapus total," pungkasnya.