Kasus Gratifikasi Eks Ketua KPU Kab Malang Disebut Jalan di Tempat

Kuasa Hukum Deni Mahardika, Bakti Riza Hidayat mengaku kecewa kasusnya lambat dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Pada Kamis (20/6/2024), mereka bahkan menambahkan bukti-bukti baru.

"Kami telah menyampaikan dokumen-dokumen bukti terkait dugaan gratifikasi, termasuk tangkapan layar komunikasi terlapor di grup WhatsApp, ponsel, dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB), serta tangkapan layar foto-foto bukti dugaan gratifikasi," ungkapnya dalam konfirmasi pada Sabtu (22/6/2024).

Bakti juga menegaskan bahwa berdasarkan informasi dari sumber internal kepolisian, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Namun, mereka tidak lagi mendapatkan pembaruan atau update terkait perkembangan kasus ini.

Bakti mengungkapkan memperoleh informasi di mana tim Unit II Polda Jawa Timur telah mendatangi rumah terlapor Anis Suhartini untuk meminta keterangan lebih lanjut. Saat dilakukan pemeriksaan di rumah Anis, penyidik menemukan sejumlah amplop yang mencurigakan.

"Kami mendapatkan informasi bahwa tim Unit II menemukan amplop dengan gambar calon anggota DPR RI dari PKB atas nama AA yang berisi sejumlah uang. Tim Unit II juga telah mengunjungi orang tersebut untuk konfirmasi," ungkapnya.

Meskipun telah mendapatkan bukti yang jelas seperti itu, Bakti merasa pihak kepolisian masih lamban dalam menangani kasus ini. Oleh karena itu, ia telah mengirimkan surat permohonan perkembangan perkara (SP2HP) ke Polda Jawa Timur. Ia berharap pihak kepolisian dapat memberikan informasi tentang perkembangan lanjutan dari kasus yang terkait dengan laporan polisi yang telah diajukan oleh kliennya tiga bulan yang lalu.

Lebih lanjut, Bakti juga mendorong Polda Jawa Timur untuk segera memeriksa atau memanggil saksi-saksi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dia menekankan agar penyidik melaksanakan upaya-upaya tambahan untuk mempercepat pemeriksaan perkara yang sudah dilaporkan.

"Ilmu dugaan tindak pidana gratifikasi politik yang kami laporkan sesuai dengan Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Polda Jatim untuk tidak mengambil tindakan untuk menyelesaikannya," tandasnya.