Kampus Poltekom Malang Diselimuti Spanduk Protes

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Poltekom bernama Mahbub Ubaidillah menceritakan jika kondisi bangunan di kampusnya sudah tidak layak digunakan. Gedung-gedung perkuliahan terbengkalai karena sudah setahun tidak ada perkuliahan. Sehingga beberapa fasilitas seperti lantai, plafon, hingga kanopi jebol.

Ia menceritakan jika kegiatan belajar mengajar sudah terhenti sejak Desember 2022, dan hingga saat ini tidak lagi ada perkuliahan. Diketahui jika jumlah total mahasiswa di Poltekom saat ini tidak sampai 60 orang. Padahal di Poltekom sendiri terdapat 4 program studi yaitu Teknik Mekatronika, Teknik Informatika, Teknik Telekomunikasi, dan Destinasi Wisata.

"Saya bahkan kaget saat masuk ke sini pada 2021, jumlah mahasiswa di angkatan saya hanya 10 orang. Padahal awalnya saya berpikir kalau jumlah mahasiswanya ada ratusan orang," terangnya saat dikonfirmasi pada Rabu (22/11/2023).

Meskipun kondisi kampus tidak stabil, Ubaidillah mengatakan jika pihak kampus tetap melakukan penerimaan mahasiswa baru. Ia mengetahui jika sebanyak 6 mahasiswa diterima pada tahun 2023. Tidak hanya itu, seluruh mahasiswa juga masih diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp3 juta sampai Rp7 juta, padahal tidak ada perkuliahan sama sekali.

"Hak-hak kami sebagai mahasiswa tidak terpenuhi, karena banyak mata kuliah kami kosong. Saya tanya kampus ini niat atau tidak, karena jadwal perkuliahan tidak ada, kegiatan-kegiatan juga tidak ada sama sekali," bebernya.

Ubaidillah menceritakan jika nasib miris tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, banyak dosen juga yang tidak mendapatkan gajinya meskipun sudah bekerja sesuai kewajibannya. Ia membeberkan jika ada beberapa dosen yang memutuskan keluar karena gajinya tidak dibayar selama 3 tahun. Alasan itu juga yang membuat para mahasiswa memasang spanduk protes pada pihak yayasan kampus dan Kemendikbud RI.

"Sebelumnya kami sudah tanya langsung (kepada dosen), ternyata benar kalau dosen-dosen kita tidak digaji sehingga memutuskan keluar. Mereka tidak digaji sejak 2019 sampai 2023," ungkapnya.

Ia menjelaskan jika pada 2021 jumlah dosen di Teknik Mekatronika sebanyak 6 orang, tapi kini hanya menyisakan 2 orang saja. Sementara pada Teknik Informatika awalnya ada 7 dosen, kini hanya 3 dosen saja. Para dosen ini kini merangkap beberapa mata kuliah, sehingga tidak sanggup dan memutuskan keluar.

"Para Dosen merangkap banyak mata kuliah, membuat pembelajaran kurang efektif. Karena hal itu dosen kami mulai banyak keluar. Karena kenyataan ini kami merasa sedih sekali melihat keadaan kampus seperti ini," ungkapnya.

Tidak hanya memasang spanduk di halaman kampus, BEM Poltekom juga memposting spanduk ini di akun Instagram mereka, @bem.poltekom. ini dilakukan agar ada perhatian dari pihak yayasan agar lebih memperhatikan kondisi kampus. Postingan mereka bahkan telah dilihat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Tapi tidak ada respon apapun dari Kemendikbud RI maupun yayasan kampus.

"Padahal postingan kami di Instagram sudah dilihat oleh akun Mas Menteri. Sudah dilihat, tapi kok enggak direspon," tandasnya.

Perlu diketahui jika Poltekom sendiri didirikan pada 2008 oleh Pemerintah Kota Malang yang masih dipimpin oleh Wali Kota Malang, Peni Suparto. Namun, kemudian kampus ini dijalankan oleh yayasan karena pemerintah daerah tidak boleh membiayai instansi seperti politeknik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, polemik Poltekom muncul pada 2019 ketika pergantian kepengurusan yayasan. Kampus ini mulai tidak terurus dan para dosen memutuskan keluar satu demi satu. Pihak rektorat Poltekom sendiri tidak bisa dihubungi atau ditemui untuk mengkonfirmasi aksi dari para mahasiswanya ini.