5 SPPG di Magetan Berhenti Ngebul, Begini Kata Para Orangtua

Sedikitnya lima SPPG di Magetan menghentikan produksi dan distribusi makanan bergizi gratis. Lokasinya tersebar di Plaosan, Kawedanan Mojorejo, Ngariboyo Banjarejo 01, Kawedanan Genengan, dan Takeran Jomblang.

Penghentian ini bukan karena sepi penerima manfaat, melainkan karena dana operasional belum kembali cair. Akibatnya, dapur-dapur yang selama ini menyuplai makanan bagi siswa, balita, dan ibu hamil mendadak berhenti beroperasi.

Bagi orangtua, kondisi ini berarti satu hal, beban kembali ke rumah.

“Kalau berhenti seperti ini, ya otomatis kami yang menutup kekurangannya. Padahal sebelumnya anak-anak sudah terbantu,” kata Sulastri (34), wali murid di Kecamatan Plaosan.

Kritik orang tua menguat karena penghentian program terjadi serentak menjelang akhir tahun. Menurut mereka, persoalan administrasi seharusnya tidak berdampak langsung pada kebutuhan dasar anak. “Katanya ini program nasional. Tapi kok berhentinya selalu barengan akhir tahun. Anak makan tiap hari, bukan nunggu tahun anggaran,” ujar Sulastri.

Hal senada disampaikan Wahyudi (41), orangtua siswa di Kecamatan Kawedanan. Ia menilai ada jarak antara kebijakan di atas meja dan realitas di lapangan. “Di atas mungkin cuma soal laporan dan anggaran. Di bawah, ini soal perut anak. Kalau program gizi berhenti, ya yang kena langsung keluarga kecil,” katanya.

Sebagian orang tua menegaskan kritik mereka bukan ditujukan kepada petugas SPPG di lapangan, melainkan pada sistem pendanaan yang dinilai kaku. Petugas dapur itu sudah kerja bagus. Masalahnya di sistemnya. Masa urusan makan anak bisa kalah sama urusan tutup buku,” ujar Wahyudi.

Penghentian operasional SPPG di Magetan sendiri dibenarkan Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Magetan, Wely Kristianto. “List yang berhenti ops karena dana habis,” ujarnya, Selasa (23/12/2025). Ia menegaskan, seluruh pendanaan MBG berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan.

Fenomena berhentinya SPPG tak hanya terjadi di Magetan. Di sejumlah daerah lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah, penghentian operasional juga terjadi menjelang akhir tahun akibat dana habis dan penyesuaian administrasi. Bagi orang tua, fakta ini justru memperkuat kritik bahwa desain program belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar penerima manfaat.

“Kalau ini kejadian di banyak daerah, berarti masalahnya bukan kebetulan. Ini soal sistem,” kata Sulastri.

Pemerintah memastikan operasional SPPG akan kembali berjalan normal pada Januari 2026. Namun bagi para orang tua, jeda di akhir tahun ini meninggalkan catatan penting, ya know program gizi tak seharusnya ikut berhenti hanya karena tahun anggaran berakhir.