Surabaya, IDN Times - Jelang sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), para aparat kepolisian bersiaga. Termasuk Polda Jatim yang juga mengirim beberapa personelnya ke Jakarta untuk ikut mengamankan dan menjaga kondusivitas.
"Kami standby-kan personel di Mabes Polri untuk kepentingan pengamanan sidang MK," ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Rabu (12/6).
Barung mengatakan, Polda Jatim mengirim 1200 personel ke Jakarta. Terdiri dari Satuan Brimob dan Sabhara. "Brimob ada 700 selebihnya Sabhara," kata Barung.
Sementara untuk wilayah Jawa Timur, Barung menyampaikan imbauan dari Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, agar masyarakat tidak terprovokasi opini terkait kecurangan Pemilu. Karena pembuktian itu akan dilakukan di MK.
"Polda Jatim berkeyakinan bahwa masyarakat Jatim tidak akan terprovokasi dan mengikuti ajakan-ajakan yang inkonstitusional, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan melawan hukum," kata Barung.
Lebih lanjut, Barung menyampaikan kalau jajaran Polda Jatim tidak melakukan sweeping seperti halnya jelang aksi 22 Mei kemarin. Dia memastikan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jatim juga akan segera melakukan pertemuan.
"Tidak ada sweeping, nanti akan disampaikan Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim akan memberikan keterangan bersama para tokoh masyarakat Jatim," terang Barung.
Untuk diketahui persidangan perselisihan hasil pemilihan imum (PHPU) 2019 akan segera digelar Jumat (14/6). Pendaftaran gugatan telah dilakukan Tim BPN pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga pada Jumat (24/5) lalu. Mereka menolak hasil rekapitulasi nasional yang ditetapkan KPU RI atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf dengan 55,50 persen suara.