Jatim Masuk Penghujan dan Cuaca Ekstrem, Pemprov Warning Ini

Surabaya, IDN Times - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, menggemakan alarm kewaspadaan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia meminta seluruh sektor bergerak serempak, memperkuat sinergi, membangun budaya antisipatif, dan mengelola anggaran kebencanaan secara efektif untuk menghadapi potensi bencana tahun 2026.

Adhy menegaskan bahwa Jawa Timur kini memasuki puncak musim penghujan yang disertai potensi cuaca ekstrem. Ancaman banjir, longsor, angin puting beliung hingga banjir rob harus diantisipasi maksimal.

“Dampaknya bukan hanya material, tapi juga immaterial. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, kita tidak boleh hanya wait and see. Kita harus selalu siap siaga, bergerak cepat, terkoordinasi, dan terukur,” tegasnya, Minggu (16/11/2025).

Ia menggarisbawahi bahwa budaya kesiapsiagaan harus dihidupkan di seluruh tingkatan pemerintahan. Antisipasi wajib dibiasakan, respons cepat harus menjadi refleks bersama. Adhy kemudian mengeluarkan instruksi konkret.

Semua kabupaten/kota harus mengaktifkan posko 24 jam dan memastikan sistem pelaporan cepat terhubung ke posko provinsi. Dinas PU diminta bergerak melakukan inspeksi drainase, normalisasi sungai, serta mengecek tanggul-tanggul kritis.

Dinas Sosial dan BPBD juga diminta mengamankan buffer stock logistik di titik strategis, termasuk gudang regional. Para Sekda kabupaten/kota diminta turun langsung memimpin koordinasi di wilayah masing-masing.

“Pastikan aparatur di semua tingkatan memahami rencana kontinjensi, memetakan jalur evakuasi, dan menyiapkan titik pengungsian yang layak,” tegas Adhy.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem peringatan dini yang harus benar-benar dipahami masyarakat. “Masyarakat harus tahu langkah apa yang harus diambil saat alarm berbunyi. Libatkan TAGANA dan DESTANA,” ujarnya.

Adhy menilai kolaborasi pentahelix selama ini terbukti menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) Jatim hingga 95,75 pada 2024. Namun, sebagai provinsi berisiko tinggi, ia menekankan bahwa Jatim tidak boleh lengah.

“Kita harus mampu mengorkestrasi anggaran, sumber daya, dan kebijakan dalam sistem kerja yang solid. Tahun depan dana transfer pusat berkurang, ini jelas memengaruhi alokasi anggaran bencana,” katanya.

Ia mendorong penerapan collaborative governance melalui joint budgeting, berbagi data real-time, hingga resource pooling. “Ini bukan tentang siapa yang paling berwenang, tetapi siapa yang paling cepat memberi solusi dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan jiwa,” tegasnya.

"Mari rapatkan barisan, hilangkan ego sektoral, dan buktikan bahwa Jawa Timur tangguh, sigap, dan resilien menghadapi bencana,” pungkasnya.