Surabaya, IDN Times - Konser "Hadapi dengan Senyuman" di Grand City Surabaya, Minggu (10/3) dipastikan batal. Konser yang digelar sebagai bentuk solidaritas bagi Ahmad Dhan itu batal dikarenakan terkendala perizinan.
Hal ini disampaikan secara langsung oleh ketua panitia konser, Didik Darmadi seusai melakulan pertemuan tertutup dengan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan.
Didik Darmadi menyampaikan, pihaknya sebenarnya sudah mengurus izin. Akan tetapi, izin yang diurus ialah perizinan kedatangan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Sandiaga Uno saja.
"Biasanya kalau setiap Capres-Cawapres datang itu saya mesti izin kampanye. Berhubung ini aturannya lain. Kalau keramaian dan izin Capres-Cawapres itu harus berbeda. Makanya dengan ini mohon maaf kepada sahabat Dhani," ujar Didik.
Didik menambahkan, bagi sahabat Dhani yang sudah membeli tiket, diminta tidak khawatir. Panitia telah siap untuk mengembalikan uang tiket tersebut.
"Nanti jika penonton yang penggemarnya Mas Dhani, jika ada yang sudah bayar saya kembalikan sekarang," katanya.
Dia menjelaskan selama tiga hari penjualan tiket, dari 2.500 tiket yang disediakan, panitia berhasil menjual sekitar 301 tiket. Sedankan sebanyak 200 tiket untuk relawan.
"Karena kemarin saya buka tiga hari. Waktu kita jual tiket cuma tiga hari gak mungkin 2500 itu ludes saya sudah mengira. Yang sudah terjual pada umum itu 301. Yang lainnya yang 200-an itu komponen (relawan) kita," tambahnya.
Didik mengaku, panitia telah mengalami kerugian yang besar. Karena gagal menggelar konser, kerugian panitia mencapai Rp400 juta. Meski begitu, ia berencana tetap menggelar konser solidaritas ini dalam waktu dekat.
"Kami izin ulang. Minggu depan kalau memang kosong (venue Grand City) kami laksanakan. Rp400 juta kerugian saya. Ya semoga bisa balik. Tapi ya ini risiko, kita tanggung risiko ini," beber Didik.
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan, menegaskan pembatalan konser bukan dikarenakan ada salah satu Cawapres. Pembatalan ini murni karena konser memang tidak memiliki izin keramaian.
"Ini bukan karena ada salah satu calon wakil presiden, ini karena memang administrasinya tidak lengkap," pungkasnya.